Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2016, 06:31 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Isinya, membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Dikutip dari harian Kompas, Senin 14 Maret 1966, keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.

Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966. Langkah ini merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, upaya pembubaran PKI bisa dilihat dari sisi politis dan bukan dari sisi ideologi.

Menurut Asvi, dengan dibubarkannya PKI, berarti upaya pengalihan atau perebutan kekuasaan dari Soekarno akan semakin mudah.

Asvi melihat saat itu Soeharto berusaha untuk memisahkan Soekarno dengan orang-orang terdekat dan para pendukungnya yang setia.

"PKI itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, tetapi karena partai yang mendukung Soekarno," ujar Asvi ketika ditemui akhir pekan lalu, (6/3/2016).

"Kabarnya anggotanya mencapai 3 juta orang. Artinya, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar," kata dia.

Upaya menghabisi kekuatan Soekarno bisa dilihat di serangkaian peristiwa berikutnya. Pada tanggal 18 Maret 1966, menurut versi Asvi, Soeharto atas nama Soekarno mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap 15 menteri yang setia kepada Soekarno. 

Menteri yang ditahan itu adalah Oe Cu Tat, Setiadi Reksoprodjo, Sumarjo, Soebandrio, Chairul Saleh, Soerachman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Sutomo Martiprojo, Astrawinata, Mayjen TNI Achmadi, Moch Achadi, Letkol Inf Imam Syafei, J Tumakaka, dan Mayjen TNI Sumarno.

Sementara itu, menurut versi buku biografi Soeharto, penahanan tersebut dilakukan karena ada sejumlah demonstran menuntut perombakan kabinet.

Mereka menduga ada beberapa menteri yang terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Mereka juga meminta menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Makostrad.

Rangkaian hari-hari sesudah itu, Soeharto melakukan pembubaran pasukan pengawal Presiden Tjakrabirawa. Mereka dipulangkan ke daerah masing-masing pada 20 Maret 1966.

Pemulangan itu dilakukan terhadap empat batalyon dan satuan detasemen atau sekitar 3.000 sampai 4.000 pasukan.

"Orang-orang yang menjaga dan loyal kepada Soekarno itu disingkirkan. Mereka adalah kekuatan pendukung Bung Karno. Kemudian, tugasnya diserahkan kepada Pomdam Jaya. Seakan Soeharto ingin mengurung dan mengawasi Soekarno, bukan mengamankan," tutur Asvi.

Editor: Bayu Galih, Sabrina Asril | Grafis: Anggara Kusumaatmaja Infografis Kronologi Peralihan Kekuasaan Soekarno ke Soeharto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Nasional
Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.