Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Supersemar, Dua Pengusaha Bujuk Soekarno Serahkan Kekuasaan

Kompas.com - 11/03/2016, 08:02 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dianggap berlangsung sejak 11 Maret 1966, yang ditandai penyerahan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.

Namun, sebelum Supersemar diserahkan oleh Soekarno kepada Soeharto melalui Mayjen Basoeki Rachmat, Brigjen M Jusuf dan Brigjen Amirmachmud di Istana Bogor, sudah ada upaya untuk membujuk Soekarno agar mau menyerahkan kekuasaannya.

Bujukan itu datang dari dua pengusaha yang juga disebut sebagai orang dekat Soekarno, Hasjim Ning dan Dasaad.

Cerita ini terungkap dalam biografi Hasjim Ning yang ditulis AA Navis dengan judul Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Otobiografi Hasjim Ning (1987), serta buku otobiografi Alamsjah Ratu Prawiranegara, Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim (1995).

Bujukan orang dekat

Menurut Alamsjah Ratu Prawiranegara, sebelum kemunculan Supersemar, dia yang saat itu menjabat Asisten VII Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Soeharto, mengusulkan untuk mengirim Dasaad dan Hasjim Ning.

Kedua pengusaha itu diminta membujuk Soekarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerahkan mandatnya kepada Soeharto. Pertemuan disebut berlangsung 6 Maret 1966.

Mereka berdua dianggap sebagai sosok yang dipercaya oleh Soekarno. Saking dekat dan percayanya, kata Alamsjah dalam otobiografinya, Dassad dapat bebas keluar-masuk kamar Soekarno.

"Alamsyah tahu betul siapa saja orang-orang yang dekat dengan Soekarno. Untuk membujuk perlu memakai orang-orang yang dekat dengan Soekarno," ujar sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, kepada Kompas.com, akhir pekan lalu (6/3/2016).

Alamsjah bertemu Dasaad dan Hasjim di rumah Dasaad, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Ketika itu, Alamsjah menceritakan bahwa negara dalam keadaan kritis.

Menurut dia, Soekarno tidak memenuhi tuntutan untuk membubarkan kabinet tapi malah memperbanyak menteri, tidak menurunkan harga melainkan menurunkan nilai uang, dan tidak membubarkan PKI.

Oleh karena itu, Alamsjah meminta Dasaad dan Hasjim menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka diminta meyakinkan Soekarno bahwa Letjen Soeharto telah membuktikan kemampuannya mengendalikan keadaan.

"Jenderal Soeharto akan mampu melaksanakan penertiban dengan tuntas, apabila Presiden Soekarno mau melimpahan kekuasaannya," kata Alamsjah, dikutip dari otobiografi Hasjim Ning.

Namun, otobiografi Hasjim Ning menyebut bahwa pertemuan itu berlangsung 10 Maret 1966. Hal ini berbeda dengan versi Alamsjah yang menyebut pertemuan itu dilakukan pada 6 Maret 1966

Hasjim Ning dan Dasaad setuju. Namun, ada catatan, mereka membujuk Soekarno untuk menyerahkan pemerintahan, bukan melimpahkan kekuasaan.

Mereka dibekali surat keterangan dari Menpangad Letjen Soeharto yang menyatakan sebagai penghubung antara Menpangad dengan Presiden Soekarno.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com