Kompas.com - 08/03/2016, 16:08 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan, tidak ada konstruksi hukum yang mengatur soal gugatan praperadilan atas putusan deponering.

Jika dilihat dari aspek hukum tata negara, deponering merupakan pelaksanaan kewenangan Jaksa Agung atas asas oportunitas. Di beberapa negara, kewenangan deponering dimiliki oleh jaksa penuntut umum.

Namun, di Indonesia, sejak tahun 2004, kewenangan mengesampingkan perkara hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

"Siapa pun punya hak mengajukan gugatan praperadilan, tetapi tidak ada konstruksi hukum gugatan deponering," ujar Bivitri ketika dihubungi, Selasa (8/3/2016).

Bivitri mengomentari aksi sekelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi yang menggugat keputusan Jaksa Agung mendeponir perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kewenangan deponering tidak bisa dikategorikan dalam aturan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 77 KUHAP mengatakan, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Pasal tersebut, menurut Bivitri, tidak bisa menjadi dasar gugatan praperadilan karena deponering bukan merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang merupakan wewenang jaksa penuntut umum.

Deponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki Jaksa Agung.

"Selain itu, dari segi yurisprudensi, tidak ada yang pernah mengajukan gugatan atas deponering," kata Bivitri.

Sebelumnya, keputusan Jaksa Agung mendeponir kasus eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham dan Bambang digugat melalui jalur praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (7/3/2015).

Tak tanggung-tanggung, tiga gugatan sekaligus didaftarkan oleh dua pemohon. Pemohon pertama ialah lembaga swadaya masyarakat bernama Patriot Demokrat atas pimpinan Andar Situmorang.

Permohonan praperadilan ini teregister dengan Nomor 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL, sedangkan permohonan kedua dan ketiga diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Junaidi, masing-masing teregister dengan nomor 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan 37/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

Nasional
Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.