Kompas.com - 08/03/2016, 15:30 WIB
Calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, saat bertemu dengan para pengurus Golkar tingkat Kabupaten dan Provinsi NTT di Hote Aston Kupang, NTT, Sabtu (27/2/2016) malam. Sigiranus Marutho Bere/Kompas.comCalon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, saat bertemu dengan para pengurus Golkar tingkat Kabupaten dan Provinsi NTT di Hote Aston Kupang, NTT, Sabtu (27/2/2016) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, tak masalah jika forum Musyawarah Nasional Partai Golkar batal digelar.

Dia menyerahkan sepenuhnya jadi atau tidak pelaksanaan munas kepada Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

"Sejauh untuk urusan partai, saya ikhlas saja meski saya sudah keliling dan capek itu menjadi tanggung jawab saya sendiri," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Mahyudin menilai, pasca-putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Munas Bali beberapa waktu lalu, nasib pelaksanaan munas sepenuhnya ada di kepengurusan yang dipimpin Aburizal tersebut.

(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)

Pelaksanaan munas tidak lagi harus berpegang pada SK Menkumham yang memperpanjang Munas Riau 2009.

Kendati demikian, Mahyudin tetap berkeyakinan bahwa Aburizal akan ikhlas untuk tetap menggelar munas. Terlebih lagi, forum rapimnas di bawah kepengurusan Munas Bali yang sebelumnya digelar sudah memutuskan akan melaksanakan munas.

Namun, dia mengakui waktu dan tempat pelaksanaan munas hingga saat ini belum jelas.

"Ada info hasil pertemuan DPD I dengan Aburizal, munas akan dilakukan 27 Mei. Tetapi, saya sempat ketemu Aburizal juga, katanya munas akan digelar setelah puasa," ujar Wakil Ketua MPR ini.

(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)

Terlepas jadi atau tidaknya munas, lanjut Mahyudin, hal yang terpenting saat ini adalah langkah Kementerian Hukum dan HAM untuk terlebih dahulu mengesahkan Munas Bali karena sudah mendapat pengakuan dari MA.

Dia yakin proses rekonsiliasi di internal tetap akan berjalan dan Menkumham Yasonna H Laoly tidak perlu mencampurinya.

"Saya yakin Aburizal akan melakukan rekonsiliasi karena tidak mungkin Aburizal menghancurkan Golkar," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.