Dr M Subhan SD
Direktur PolEtik Strategic

Direktur PolEtik Strategic | Founder Mataangindonesia Social Initiative | msubhansd.com | mataanginsaguling.com

Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh

Kompas.com - 07/03/2016, 20:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Presiden Joko Widodo gerah juga. Pada gilirannya Jokowi pun marah. Karena, anak buahnya yaitu menteri-menteri ada yang suka bikin gaduh. Mereka beda pandangan, saling sindir,  berselisih, dan perang di media (media massa maupun media sosial).

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Rabu (2/3) lalu, Presiden marah dengan situasi yang semakin meruncing hingga berpotensi menghambat kinerja kabinet.


Kelihatan sekali sesama kolega di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak kompak. Ada menteri koordinator (menko) ribut dengan menteri. Sampai-sampai Presiden Jokowi mengulang-ulang bahwa fungsi eksekusi ada di menteri, sedangkan tugas menko adalah koordinasi dan supervisi.  Kekompakan menjadi syarat utama bekerjanya sebuah  kabinet yang solid untuk mewujukan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi sekarang ini pemerintah berkejaran dengan waktu cepat dan kerja ekstra karena sudah banyak waktu terbuang setelah sejak reformasi negara ini dikelola dengan cara biasa saja. Akibatnya banyak infrastruktur yang belum dibangun atau terbengkelai. Selama ini, prioritas terlalu banyak di suprastruktur politik. 

Sejak dilantik Oktober 2014, Jokowi bergegas untuk menggarap berbagai proyek di daerah-daerah untuk membuka sumbatan ekonomi. Dengan begitu, pembangunan di daerah-daerah akan lebih cepat tumbuh, sehingga pemeratan pembangunan akan cepat terwujud.

Jika periode jabatan (2014-2019) ini tidak dimaksimalkan, maka Jokowi dan timnya akan membuang-buang waktu saja. Inilah yang tidak diinginkan Jokowi, sehingga hampir setiap saat selalu turun ke lapangan.

Sayangnya, rintangan-rintangan justru terjadi di kabinet. Ruang inti di mana presiden dan para pembantunya merencanakan, membahas, mengoordinasi berbagai program pembangunan negeri ini.

Beberapa proyek strategis yang menjadi silang pendapat dan menimbulkan kegaduhan antara lain pengolahan gas Blok Masela di Maluku, pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, kebijakan impor beras, kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Enegeri dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said beberapa kali terjadi. Bahkan tiada lagi malu-malu pada publik. Berulang kali mereka saling sindir terbuka di depan publik. Dalam kasus Blok Masela, Sudirman ingin off-shore tetapi Rizal maunya on-shore.  Dalam kasus "papa minta saham" PT Freeport Indonesia, keduanya juga sempat gaduh. 

Rizal termasuk menteri yang sering bersilang pendapat. Ia memang dikenal kritis dan bicara ceplas-ceplos. Bahkan, saat sudah duduk di kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi pun, perilakunya tak berubah. 

Ia pernah pula berselisih dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno soal rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda, sekitar pertengahan 2015, tak lama setelah Rizal diangkat menggantikan Indroyono Soesilo.

Bahkan sempat menantang  Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat soal proyek listrik 35.000 megawatt. Sepak terjang Rizal terkenal dengan jurus rajawali ngepret. Masih ingat ya? Indonesia, demikian alasan Rizal, perlu pendekatan out of the box agar terjadi perubahan.

"Itulah kenapa kita pakai jurus rajawali ngepret," katanya pada September 2015. BUMN seperti Garuda, Pelindo II, PLN pernah mendapat jurus kepretan tersebut. 

Jurus kepretan barangkali menjadi puncak polemik dan perselisihan di dalam kabinet. Soal yang kecil-kecil seperti sindiran juga muncul di antara menteri.

Contohnya ketika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menuding Garuda karena pelayanannya buruk  -- setelah mendapat ganti pesawat yang kemudian delay akibat menteri yang datang telat -- lalu ditanggapi dengan sindiran cuitan "ada pejabat yang masih minta dilayani" oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Dalam pandangan positif, barangkali itulah dinamika dalam iklim demokrasi. Namun demikian, perbedaan pandangan di kabinet tersebut bisa berdampak buruk karena dianggap tidak solid sehingga kerap membuat bingung berbagai pihak termasuk para investor.

Dalam pandangan negatif, Presiden Jokowi dianggap tidak mampu mengendalikan anak buahnya. 

Mungkinkah ini termasuk bagian antagonisme politik seperti dikemukakan ahli sosiologi politik dari Perancis Maurice Duverger? Antagonisme politik memunculkan suatu pergulatan politik, ada semacam struggle for life. Barangkali ada semacam rebutan kuasa di ruang publik, munculnya superioritas-superioritas, sekaligus juga ada penolakan superioritas. 

Lalu apakah Presiden Jokowi masih superior di dalam kabinet? Seperti gayanya selama ini, Jokowi bisa dianggap kurang tegas dalam memimpin kabinet. Namun, pada gilirannya Jokowi  memperlihatkan ketegasannya dalam mengendalikan kabinet ketika mulai terdengar nada-nada di kabinet semakin sumbang. 

Sebagaimana disampaikan Duverger, antagonisme mesti dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi agar tercapai integrasi sosial, maka soliditas kabinet tentu mesti dijaga. Jika terlalu lama, kegaduhan tidak lagi menjadi dinamika konstruktif, melainkan mungkin justru menjadi tidak produktif.


Bintaro, 7 Maret 2016

Salam,
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Nasional
Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasional
Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.