Presiden Jokowi dan Kabinet Gaduh

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Rabu (2/3) lalu, Presiden marah dengan situasi yang semakin meruncing hingga berpotensi menghambat kinerja kabinet.

Apalagi sekarang ini pemerintah berkejaran dengan waktu cepat dan kerja ekstra karena sudah banyak waktu terbuang setelah sejak reformasi negara ini dikelola dengan cara biasa saja. Akibatnya banyak infrastruktur yang belum dibangun atau terbengkelai. Selama ini, prioritas terlalu banyak di suprastruktur politik. 

Sejak dilantik Oktober 2014, Jokowi bergegas untuk menggarap berbagai proyek di daerah-daerah untuk membuka sumbatan ekonomi. Dengan begitu, pembangunan di daerah-daerah akan lebih cepat tumbuh, sehingga pemeratan pembangunan akan cepat terwujud.

Sayangnya, rintangan-rintangan justru terjadi di kabinet. Ruang inti di mana presiden dan para pembantunya merencanakan, membahas, mengoordinasi berbagai program pembangunan negeri ini.

Beberapa proyek strategis yang menjadi silang pendapat dan menimbulkan kegaduhan antara lain pengolahan gas Blok Masela di Maluku, pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, kebijakan impor beras, kereta cepat Jakarta-Bandung. 

Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Enegeri dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said beberapa kali terjadi. Bahkan tiada lagi malu-malu pada publik. Berulang kali mereka saling sindir terbuka di depan publik. Dalam kasus Blok Masela, Sudirman ingin off-shore tetapi Rizal maunya on-shore.  Dalam kasus "papa minta saham" PT Freeport Indonesia, keduanya juga sempat gaduh. 

Rizal termasuk menteri yang sering bersilang pendapat. Ia memang dikenal kritis dan bicara ceplas-ceplos. Bahkan, saat sudah duduk di kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi pun, perilakunya tak berubah. 

Ia pernah pula berselisih dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno soal rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda, sekitar pertengahan 2015, tak lama setelah Rizal diangkat menggantikan Indroyono Soesilo.

Bahkan sempat menantang  Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat soal proyek listrik 35.000 megawatt. Sepak terjang Rizal terkenal dengan jurus rajawali ngepret. Masih ingat ya? Indonesia, demikian alasan Rizal, perlu pendekatan out of the box agar terjadi perubahan.

"Itulah kenapa kita pakai jurus rajawali ngepret," katanya pada September 2015. BUMN seperti Garuda, Pelindo II, PLN pernah mendapat jurus kepretan tersebut. 

Jurus kepretan barangkali menjadi puncak polemik dan perselisihan di dalam kabinet. Soal yang kecil-kecil seperti sindiran juga muncul di antara menteri.

Contohnya ketika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menuding Garuda karena pelayanannya buruk  -- setelah mendapat ganti pesawat yang kemudian delay akibat menteri yang datang telat -- lalu ditanggapi dengan sindiran cuitan "ada pejabat yang masih minta dilayani" oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Dalam pandangan positif, barangkali itulah dinamika dalam iklim demokrasi. Namun demikian, perbedaan pandangan di kabinet tersebut bisa berdampak buruk karena dianggap tidak solid sehingga kerap membuat bingung berbagai pihak termasuk para investor.

Dalam pandangan negatif, Presiden Jokowi dianggap tidak mampu mengendalikan anak buahnya. 

Mungkinkah ini termasuk bagian antagonisme politik seperti dikemukakan ahli sosiologi politik dari Perancis Maurice Duverger? Antagonisme politik memunculkan suatu pergulatan politik, ada semacam struggle for life. Barangkali ada semacam rebutan kuasa di ruang publik, munculnya superioritas-superioritas, sekaligus juga ada penolakan superioritas. 

Lalu apakah Presiden Jokowi masih superior di dalam kabinet? Seperti gayanya selama ini, Jokowi bisa dianggap kurang tegas dalam memimpin kabinet. Namun, pada gilirannya Jokowi  memperlihatkan ketegasannya dalam mengendalikan kabinet ketika mulai terdengar nada-nada di kabinet semakin sumbang. 

Sebagaimana disampaikan Duverger, antagonisme mesti dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi agar tercapai integrasi sosial, maka soliditas kabinet tentu mesti dijaga. Jika terlalu lama, kegaduhan tidak lagi menjadi dinamika konstruktif, melainkan mungkin justru menjadi tidak produktif.