Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerap Jadi Korban Diskriminasi, Buruh Migran Perempuan Perlu Perlindungan Lebih

Kompas.com - 06/03/2016, 16:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, ada dua wujud ketimpangan yang dialami buruh migran perempuan.

Itu adalah ketimpangan sebagai perempuan dan warga negara Indonesia serta ketimpangan dalam gaji.

Dari segi gaji, Anis mengatakan, pembantu rumah tangga Indonesia kerap mendapatkan gaji yang jumlahnya jauh di bawah gaji pembantu rumah tangga yang berasal dari negara lain.

"PRT Migran Indonesia di Malaysia misalnya, cuma dapat 700 ringgit sementara yang dari negara lain bisa 1.400 ringgit. Gap-nya terlalu jauh dengan beban pekerjaan yang sama," ujar Anis di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Anis melihat, buruh migran juga masih sangat rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ia memaparkan, dalam satu hari sebanyak lima hingga delapan buruh migran meninggal dunia dan mengalami kekerasan baik fisik, seksual, ekonomi maupun kekerasan lainnya.

Hal tersebut menurutnya akibat belum adanya regulasi yang mampu memproteksi para pekerja domestik.

Selain itu, regulasi yang ada juga tidak memerhatikan aspek keadilan gender.

Padahal, mayoritas buruh migran adalah perempuan rentan yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun.

"Kebijakan migrasi di Indonesia, kalau kita runut seluruh kebijakannya baik bilateral, nasional, daerah, semuanya adalah gender blind," kata Anis.

Senada dengan Anis, Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah menyebutkan ada sejumlah regulasi yang perlu direvisi atau diperjelas sebagai bentuk proteksi bagi kaum perempuan dan kaum marjinal.

Salah satunya adalah terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia.

"Dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki perspektif perempuan dan HAM. Karena buruh migran Indonesia sebagian besar perempuan," ujar Misiyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

Nasional
Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

Nasional
Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

Nasional
Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Nasional
Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Nasional
Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

Nasional
Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com