Kompas.com - 06/03/2016, 16:20 WIB
|
EditorM Fajar Marta
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, ada dua wujud ketimpangan yang dialami buruh migran perempuan.

Itu adalah ketimpangan sebagai perempuan dan warga negara Indonesia serta ketimpangan dalam gaji.

Dari segi gaji, Anis mengatakan, pembantu rumah tangga Indonesia kerap mendapatkan gaji yang jumlahnya jauh di bawah gaji pembantu rumah tangga yang berasal dari negara lain.

"PRT Migran Indonesia di Malaysia misalnya, cuma dapat 700 ringgit sementara yang dari negara lain bisa 1.400 ringgit. Gap-nya terlalu jauh dengan beban pekerjaan yang sama," ujar Anis di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Anis melihat, buruh migran juga masih sangat rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ia memaparkan, dalam satu hari sebanyak lima hingga delapan buruh migran meninggal dunia dan mengalami kekerasan baik fisik, seksual, ekonomi maupun kekerasan lainnya.

Hal tersebut menurutnya akibat belum adanya regulasi yang mampu memproteksi para pekerja domestik.

Selain itu, regulasi yang ada juga tidak memerhatikan aspek keadilan gender.

Padahal, mayoritas buruh migran adalah perempuan rentan yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun.

"Kebijakan migrasi di Indonesia, kalau kita runut seluruh kebijakannya baik bilateral, nasional, daerah, semuanya adalah gender blind," kata Anis.

Senada dengan Anis, Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah menyebutkan ada sejumlah regulasi yang perlu direvisi atau diperjelas sebagai bentuk proteksi bagi kaum perempuan dan kaum marjinal.

Salah satunya adalah terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia.

"Dibutuhkan revisi Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki perspektif perempuan dan HAM. Karena buruh migran Indonesia sebagian besar perempuan," ujar Misiyah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.