Kompromi Politik Jadi Penentu Rekonsiliasi Golkar

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Zainudin Amali secara tegas menolak keinginan Nurdin tersebut.

Menurut dia, SK baru yang diterbitkan Menkumham secara tegas telah mengamanahkan agar kedua kubu menggelar munas rekonsiliasi.

"Saya kira sekarang ini kita dalam suasana rekonsiliasi. Sejak diterbitkan SK Menkumham perpanjangan Golkar Riau, kita sudah bersatu di situ," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Kamis (3/3/2016).

Dari rancangan kepanitiaan munas yang telah mencuat ke publik, menurut dia, susunannya sudah cukup rekonsiliatif.

Pada susunan kepanitiaan yang terbentuk, terdapat perwakilan dari masing-masing kubu.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya pun sependapat dengan Amali.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, putusan MA memang telah memperkuat legitimasi kepengurusan Bali.

Namun, pemerintah melalui Menkumham telah menerbitkan SK yang memperpanjang kepengurusan Riau untuk menyelenggarakan munas rekonsiliasi dalam kurun waktu enam bulan.

SK tersebut dianggap sebagai solusi terbaik penyelesaian konflik.

"Kita semua sudah penat. Sengketa itu merugikan Partai Golkar baik secara institusional maupun elektoral. Nah, ketua umum tetap mengambil sikap untuk munaslub tersebut," ujar bakal calon gubernur Banten itu.

Perlu kompromi

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito menilai, putusan MA memang berpotensi memunculkan riak baru di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, hal itu dapat diminimalisir dengan pendekatan kompromistis.

Ia mengatakan, MA memang telah menolak gugatan kasasi yang diajukan Agung. Namun, putusan itu tidak serta merta mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali.

"Maka itu, pertanyaan dari masing-masing komponen, mau kembali rekonsiliasi atau tidak," kata Arie saat dihubungi, Jumat (4/3/2016).

Jika menggunakan pendekatan hukum, maka perlu menunggu keputusan Menkumham yang baru untuk mengesahkan pengurus Munas Bali.

Akan tetapi, jika pendekatan politik yang digunakan, maka kedua belah pihak dapat membangun komunikasi guna mewujudkan rekonsiliasi.

"Enggak usah hitam putih, tapi bisa dikompromikan. Paling tidak secara hukum, MA begini, secara politiknya Golkar berkompromi," ujarnya.