Ini Kronologi Pengembalian 305.000 Dollar Singapura oleh Budi Supriyanto ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Budi ditetapkan sebagai tersangka meski sebelumnya berusaha menyerahkan uang suap yang ia terima kepada KPK.

"Kurang tepat jika dikatakan BSU (Budi) mengembalikan uang," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Menurut Priharsa, setelah melalui analisis, Direktorat Gratifikasi KPK menolak menerima pengembalian uang sebesar 305.000 dollar Singapura oleh Budi. (Baca: KPK Tolak Anggota Komisi V DPR yang Ingin Kembalikan Suap)

Pengembalian tersebut dilakukan Budi pada 1 Februari 2016, atau sekitar 18 hari sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti.

Pengembalian uang tersebut dilakukan Budi melalui kuasa hukumnya. Dalam laporan pengembalian, kuasa hukum Budi menjelaskan bahwa uang tersebut diterima dari Julia Prasetya Rini, staf Damayanti.

Setelah dilakukan analisis, kemudian diputuskan bahwa laporan tersebut harus ditolak KPK karena berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana yang sedang ditangani. (Baca: F-Golkar Kaget Anggotanya Budi Supriyanto Jadi Tersangka KPK)

"Karena berkaitan kasus yang sedang ditangani sehingga pengembalian tersebut dianggap tidak memenuhi Pasal 12 b (UU Tipikor)," kata Priharsa.

KPK kemudian mengirimkan surat penolakan pada 10 Februari 2016. Pada hari yang sama, KPK menyita uang tersebut dengan disaksikan langsung oleh kuasa hukum Budi.

Priharsa belum bisa memastikan apakah uang tersebut akan dibagikan kepada anggota Komisi V DPR yang lain. (Baca: Siapa Budi Supriyanto, Anggota DPR yang Kembalikan 305.000 Dollar Singapura ke KPK?)

Menurut Priharsa, dalam analisisnya, Direktorat Gratifikasi menduga pengembalian uang tersebut merupakan upaya Budi untuk menyamarkan tindak pidana sebagai gratifikasi.