Memihak Satu Calon, Empat Komisioner KPU Halmahera Selatan Diberhentikan DKPP

Semua tahapan Pemilukada di Halmahera Selatan juga diambil alih oleh KPU Provinsi. Pemberhentian sementara ini tidak dapat diterima oleh KPU Halmahera Selatan sehingga mengadukan juga ke DKPP.

Adu kuat atasan dan bawahan pun dinilai oleh DKPP. Dalam pertimbangan putusannya, DKPP menyatakan, tindakan KPU Halmahera Selatan menunda-nunda pengunggahan hasil formulir C 1 ke website KPU adalah bentuk kesengajaan dan manipulatif.

Manipulasi juga terjadi saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Menurut DKPP, ada unsur keberpihakan dari oknum KPU Halmahera Selatan kepada salah satu paslon. 

Sedangkan terhadap tindakan KPU Provinsi Maluku Utara DKPP menilai sebagai hal yang tepat. Tindakan mengambil alih proses Pemilukada memiliki dasar hukum yang logis, karena merupakan tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 263/Bawaslu-MU/XII/2015.

Selain itu, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015.

Bersama keempatnya, DKPP juga memberhentikan Ketua Panwaslu Halmahera Selatan Ikbal Kadoya. Perkara Ikbal menjadi satu rangkaian dengan perkara KPU Halmahera Selatan.

Dari lima komisioner KPU Halmahera Selatan, ada satu komisioner yang tidak terbukti melanggar etik dan direhabilitasi, yakni Antoni Nurdin. Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Abdul Aziz S. Marsaoly yang masuk aduan KPU Halmahera Selatan juga dinyatakan tidak terbukti dan telah direhabilitasi.

DKPP pada waktu yang sama membacakan 25 putusan dari berbagai daerah. Majelis diketuai oleh Jimly Asshiddiqie didampingi enam Anggota yaitu Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonagan Sirait, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.