Fadli Zon Tak Masalah jika Proyek Gedung DPR Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak masalah jika pembangunan gedung baru DPR dibatalkan.

Hal tersebut disampaikan Fadli menanggapi keputusan pemerintah untuk terus melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru kementerian/lembaga.

"Kalau saya tidak ada masalah dibatalkan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Namun, Fadli mengingatkan bahwa anggaran untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi hingga kini sudah masuk ke dalam APBN 2016 sebesar Rp 570 Miliar.

Pembangunan tujuh megaproyek kompleks parlemen juga sudah disetujui oleh rapat paripurna DPR.

Oleh karena itu, kata dia, perlu kesepakatan bersama diantara seluruh fraksi yang ada di DPR untuk membatalkan proyek ini.

"Kalau jadi kesepakatan bersama, ya enggak ada masalah," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Seperti diberitakan Harian Kompas, pemerintah memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru.

(baca: Jokowi Kaji Moratorium Pembangunan Gedung Kementerian/Lembaga)

Pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat. Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan kompleks DPR.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu saat membuka rapat terbatas tentang permohonan izin untuk sarana dan prasarana kementerian serta lembaga tinggi negara di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (29/2).

Kendati demikian, pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.

"Seperti saudara-saudara ketahui, pada Sidang Kabinet Desember 2014 sudah saya sampaikan dan saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan gedung kantor kementerian dan lembaga. Namun, apabila sangat diperlukan dan sangat mendesak sekali, bisa minta izin kepada Presiden," ujar Presiden.