Gatot Tegaskan Kasusnya di Kejaksaan Penuh Nuansa Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, berupaya memastikan hakim bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan dirinya di Kejaksaan Agung, sangat bernuansa politis.

Hal itu disampaikan Gatot dalam sidang pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Menurut Gatot, adanya persaingan politik diketahui saat mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat di Medan, melakukan unjuk rasa terhadap dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Kasus yang menyangkut bantuan operasional sekolah, bantuan dana bawahan, bansos, dan dana bagi hasil, adalah kasus yang tengah diselidiki Kejaksaan.

"Kami mengetahui unjuk rasa yang dilakukan ada kepentingan lain, karena faktor politik yang didanai pihak-pihak tertentu yang menginginkan posisi Sumut 1," kata Gatot dalam persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor.

Menurut Gatot, berdasarkan informasi yang didapatkan, manuver berupa kepentingan politik tersebut digerakkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Hal itu dilakukan sebagai upaya politis untuk merebut jabatan Gubernur Sumut.

Gatot mengatakan, setelah menyadari adanya persaingan politik, ia berupaya menyelesaikannya melalui jalur islah.

Apalagi, kata Gatot, Wakil Gubernur Sumut dan Petinggi Kejaksaan Agung sama-sama kader Partai Nasdem.

Menurut Gatot, pendekatan islah inilah yang bisa menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki dalih dalam sisi hukumnya.

"Karena APBD yang sudah kami gunakan, dilakukan secara komprehensif. Itu diketahui setelah menghadirkan staf ahli Mendagri, dan diperkuat hasil BPK selama 3 kali berturut-turut, wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Gatot.

Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti dituntut hukuman masing-masing 4,5 tahun dan 4 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum menganggap keduanya terbukti melakukan penyuapan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, serta kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella.