Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Laporan Jet Mewah Ade Komarudin, MKD Diminta Usut Motif Pelapor

Kompas.com - 23/02/2016, 19:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengamat politik Indostrategi Pangi Syarwi Chaniago menilai laporan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik terkait penggunaan pesawat jet oleh Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan, merupakan upaya kampanye hitam terhadap ketua DPR itu jelang Munas Golkar.

"Itu terkait laporan dalam rangka melongsorkan citra Akom, untuk menimbulkan distrust, yang ingin menjegal di pertarungan untuk Caketum Golkar," kata Pangi saat dihubungi, Selasa (23/2/2016).

Pangi menyarankan MKD untuk melihat laporan tersebut secara jernih, termasuk mencari tahu motif pelapor.

MKD, kata dia, juga sebaiknya berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuktikan apakah jet yang digunakan Akom itu termasuk gratifikasi atau tidak.

"Lihat juga apa KPK punya kriteria sendiri dipemberian gratifikasi," ujarnya.

Citra buruk

Pangi mengatakan, sasaran tembak pelaporan itu adalah membuat citra Akom buruk di mata Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II Partai Golkar.

Dengan begitu, calon lain yang mengatur kampanye hitam ini bisa lebih berpeluang memenangkan persaingan.

"Ini sangat politis, kenapa laporannya baru sekarang bergulir," ucap Dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ade Komarudin dilaporkan ke MKD oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), Selasa (23/2/2016) siang.

Ade diduga telah menerima gratifikasi berupa fasilitas jet mewah yang digunakan untuk berkeliling ke daerah jelang Munas Golkar.

Dalam laporannya, LAKP hanya menyertakan dua buah foto yang diambil dari media sosial sebagai alat bukti. (Baca: Berfoto di Jet Mewah, Ketua DPR Dilaporkan ke MKD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com