Kasus Intoleransi Dinilai karena Kurangnya Perhatian Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Syafiq Hasyim mengatakan, ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama rawan terjadi di daerah, khususnya di kabupaten atau kota.

Hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian pemerintah, khususnya peran pemerintah daerah.

"Mereka mengalami kesulitan melakukan kegiatan karena tidak ada support dari pemerintah. Salah satunya finansial," ujar Syafiq di Kantor Penguris Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Padahal, di tingkat daerah ada forum komunikasi antarumat beragama. Forum itu sedianya menjadi jembatan jika terjadi friksi di masyarakat terkait keagamaan.

Namun, pemerintah dianggap belum hadir untuk menjadi penyokong dan penengah.

"Karena tidak dapat support serius sehingga pekerjaan mereka tidak bisa lebih efektif," kata Syafiq.

"Kalau pemerintah memperhatikan ini, terutama Kementerian Agama, mungkin nanti model kerukunan umat bergama mulai ada manajemen yang baik dan lebih efektif," lanjut dia.

Permasalahan lain yang kerap terjadi, yaitu adanya pemutusan hubungan dalam keagamaan. Ada upaya untuk mengeluarkan umat beragama dari kelompok tertentu.

Oleh karena itu, Syafiq menganggap perlu adanya diskusi dengan berbagai agama untuk memperkuat kerukunan.

"Forum ini harus berperan di sana supaya fenomena ini tidak mengganggu kerukunan umat beragama," kata Syafiq.