Harifin Tumpa Menduga Oknum MA yang Ditangkap KPK Tak Bermain Sendiri

Pasalnya, tugas dan wewenang Andri tidak berkaitan langsung dengan penundaan pengiriman salinan putusan, seperti dalam kasus suap yang sedang menimpanya.

(Baca: Terima Suap, Pejabat MA Ditetapkan sebagai Tersangka)

"Kecuali dia (Andri) bekerja sama dengan orang yang memutus atau menyelesaikan perkara, karena ini sudah bukan bagian dia lagi," kata Harifin saat ditemui di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).

Harifin menjelaskan, penanganan perkara di MA dibagi menjadi dua, yakni kepaniteraan dan sekretariat atau direktorat.

Sekretariat hanya bertugas menerima pendaftaran, meneliti berkas pendaftaran dan menyerahkannya kepada panitera.

(Baca: Harifin Tumpa: Pemberi Suap kepada Pejabat MA adalah Orang Bodoh)

Sementara, hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara hingga pengiriman salinan putusan hakim, menurut Harifin, adalah kewenangan panitera.

Namun, meski memiliki wewenang, panitera tidak diperbolehkan menunda pengiriman salinan atas alasan apapun.

Menurut Harifin, pemberi suap dalam kasus ini kemungkinan tidak mengerti bahwa tugas Andri di bidang kesekretariatan tidak berkaitan dengan pengiriman salinan putusan hakim.

Meski demikian, kata Harifin, tidak menutup kemungkinan juga Andri  bekerja sendiri dalam menjanjikan keuntungan bagi si pemberi suap.

Misalnya, Andri mencari celah birokrasi tanpa diketahui pihak lain di internal MA.

(Baca: MA Akui Belum Berikan Salinan Putusan Kasasi Perkara Korupsi Pelabuhan NTB)

Selain Andri Tristianto Sutrisna, KPK juga menetapkan pengacara Awang Lazuardi Embat dan Direktur PT Citra Gading Asritama, Ichsan Suaidi sebagai tersangka.

Penetapan ini terkait kasus dugaan suap penundaan pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat, tahun 2007-2008 dengan Ichsan sebagai terdakwa.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan Jumat (12/2/2016) malam, KPK menyita uang Rp 400 juta beserta satu koper lainnya yang berisi uang.