Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika SBY Merasa Jadi Kambing Hitam...

Kompas.com - 19/02/2016, 09:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merasa dijadikan kambing hitam oleh pihak yang tengah berkuasa saat ini.

Pernyataan ini disampaikannya melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (18/2/2016).


Ketua Umum Partai Demokrat ini tak menyebutkan siapa pihak berkuasa yang dimaksud.

Tanpa pula memberi contoh, SBY menyebutkan bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahannya.

(Baca: Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?)

Darmin Nasution

Spekulasi pun langsung bermunculan menanggapi tweet SBY tersebut.

Banyak yang mengaitkan tweet tersebut dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution yang dua hari sebelumnya menyebut pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.

Undang-undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pembangungan smelter baru dimulai pada 2014.

Akibat hal itu, Darmin menilai, pemerintah  sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba.

Apalagi, dalam tweetnya, SBY juga mengatakan,


(Baca: "Kalau Ada yang Memuji, Apakah SBY Protes Juga?")

Selama sepuluh tahun Pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," kata Ketua DPP Demokrat Umar Arsal.

Fakta

Namun, Darmin membantah kalau dirinya melontarkan kritik terhadap Pmerintahan SBY.

"Saya tidak merasa perlu (menjelaskan persolan ini) sebenarnya, karena saya tidak mengkritik (Pemerintahan SBY)," ujar Darmin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut Darmin, apa yang dikatakannya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Perindustrian hanya menjelaskan perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.

Perkembangannya itu mulai dari periode Orde Baru hingga periode SBY. Ia menilai, apa yang dijelaskannya itu sebagai hal yang biasa saja.

"Normal saja itu. Itu fakta-fakta saja," kata Darmin.

Klarifikasi

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, kritik dari rezim yang tengah berkuasa kepada rezim sebelumnya adalah hal biasa dan merupakan risiko seorang pemimpin.

Menurut dia, lebih baik jika SBY juga menyampaikan klarifikasi kepada publik jika ada tudingan-tudingan yang diarahkan terhadap pemerintahannya.

“Ada kritik terhadap SBY ya biasa. Kalau ada yang memuji, apakah SBY protes juga?” ujar Arie saat dihubungi, Jumat (19/2/2016).

Arie mengatakan, SBY bisa menjawab tudingan tersebut salah satunya melalui data.

Misalnya, terkait utang luar negeri dan angka kemiskinan apakah memang pencapaian di eranya lebih buruk ketimbang pemerintahan sekarang.

Hal ini, kata Arie, dapat menjadi bahan pembelajaran, bahwa apa yang dilakukan pemimpin hari ini pasti akan dikritik oleh pemimpin sebelumnya maupun setelahnya.

“Penting untuk mendidik ke depan supaya pemerintah hari ini berhati-hati agar tidak membuat kesalahan-kesalahan besar dan harus berani dikritik,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com