Pernyataan ini disampaikannya melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (18/2/2016).
Hingga saat ini, "SBY & Pemerintahan SBY" masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 18 Februari 2016
Ketua Umum Partai Demokrat ini tak menyebutkan siapa pihak berkuasa yang dimaksud.
Tanpa pula memberi contoh, SBY menyebutkan bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahannya.
(Baca: Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?)
Darmin Nasution
Spekulasi pun langsung bermunculan menanggapi tweet SBY tersebut.
Banyak yang mengaitkan tweet tersebut dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution yang dua hari sebelumnya menyebut pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.
Undang-undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pembangungan smelter baru dimulai pada 2014.
Akibat hal itu, Darmin menilai, pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba.
Apalagi, dalam tweetnya, SBY juga mengatakan,
Sikap & pernyataan yg salahkan SBY juga datang dari mereka yg dulu pernah bertugas bersama saya di pemerintahan. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 18 Februari 2016
Selama sepuluh tahun Pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.
"Saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," kata Ketua DPP Demokrat Umar Arsal.
Fakta
Namun, Darmin membantah kalau dirinya melontarkan kritik terhadap Pmerintahan SBY.
"Saya tidak merasa perlu (menjelaskan persolan ini) sebenarnya, karena saya tidak mengkritik (Pemerintahan SBY)," ujar Darmin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Menurut Darmin, apa yang dikatakannya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Perindustrian hanya menjelaskan perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.
Perkembangannya itu mulai dari periode Orde Baru hingga periode SBY. Ia menilai, apa yang dijelaskannya itu sebagai hal yang biasa saja.
"Normal saja itu. Itu fakta-fakta saja," kata Darmin.
Klarifikasi
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, kritik dari rezim yang tengah berkuasa kepada rezim sebelumnya adalah hal biasa dan merupakan risiko seorang pemimpin.
Menurut dia, lebih baik jika SBY juga menyampaikan klarifikasi kepada publik jika ada tudingan-tudingan yang diarahkan terhadap pemerintahannya.
“Ada kritik terhadap SBY ya biasa. Kalau ada yang memuji, apakah SBY protes juga?” ujar Arie saat dihubungi, Jumat (19/2/2016).
Arie mengatakan, SBY bisa menjawab tudingan tersebut salah satunya melalui data.
Misalnya, terkait utang luar negeri dan angka kemiskinan apakah memang pencapaian di eranya lebih buruk ketimbang pemerintahan sekarang.
Hal ini, kata Arie, dapat menjadi bahan pembelajaran, bahwa apa yang dilakukan pemimpin hari ini pasti akan dikritik oleh pemimpin sebelumnya maupun setelahnya.
“Penting untuk mendidik ke depan supaya pemerintah hari ini berhati-hati agar tidak membuat kesalahan-kesalahan besar dan harus berani dikritik,” kata dia.