Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Ada yang Memuji, Apakah SBY Protes Juga?"

Kompas.com - 19/02/2016, 08:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sikap Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa rezimnya dikambinghitamkan oleh pemerintahan saat ini dinilai berlebihan.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, kritik dari rezim yang tengah berkuasa kepada rezim sebelumnya adalah hal biasa dan merupakan sebuah risiko seorang pemimpin.

Menurut dia, lebih baik jika SBY juga menyampaikan klarifikasi kepada publik jika ada tudingan-tudingan yang diarahkan terhadap pemerintahannya.

“Yang paling penting SBY silakan menjawab. Enggak perlu mengeluh,” ujar Arie saat dihubungi, Jumat (19/2/2016).

“Ada kritik terhadap SBY ya biasa. Kalau ada yang memuji, apakah SBY protes juga?” sambungnya.

(Baca: Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?)

Arie mengatakan, SBY bisa menjawab tudingan tersebut salah satunya melalui data. Misalnya, terkait utang luar negeri dan angka kemiskinan apakah memang pencapaian di eranya lebih buruk ketimbang pemerintahan sekarang.

Hal ini, kata Arie, dapat menjadi bahan pembelajaran, bahwa apa yang dilakukan pemimpin hari ini pasti akan dikritik oleh pemimpin sebelumnya maupun setelahnya.

“Penting untuk mendidik ke depan supaya pemerintah hari ini berhati-hati agar tidak membuat kesalahan-kesalahan besar dan harus berani dikritik,” kata dia.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai sikap para penguasa saat ini yang sering mengambinghitamkan kerja pemerintahannya selama 10 tahun.

Pernyataan ini disampaikan SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (18/2/2016). Ketua Umum Partai Demokrat ini tak menyebutkan siapa pihak berkuasa yang dimaksud. Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com