Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Tak Perlu Kritik Pemerintahan SBY, Darmin Fokus Saja Tingkatkan Ekonomi

Kompas.com - 18/02/2016, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengakui bahwa kicauan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa dikambinghitamkan oleh pihak penguasa, ditujukan untuk Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kicauan itu untuk menanggapi pernyataan Darmin yang menyebut bahwa pemerintahan SBY terlambat membangun smelter.

"Saya tidak mengerti apa maksud Pak Darmin yang menyalahkan Pak SBY saat memimpin, dan kita tahu Pak Darmin pernah sama-sama di pemerintah saat itu," kata Umar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/2/2016).

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, Darmin pernah menjabat sebagai Dirjen Pajak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Jadi, saya harapkan lebih baik Pak Darmin fokus bagaimana berupaya meningkatkan perekonomian bangsa, tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Umar Arsal menganggap, apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun memimpin bangsa berjalan dengan sempurna, terutama di bidang ekonomi.

Sebaliknya, dia melihat pemerintahan Jokowi saat ini tidak bisa bekerja dan memberikan yang terbaik, tetapi justru membuat kegaduhan.

(Baca: Dikaitkan dengan Ketersinggungan SBY, Darmin Nasution Tidak Ingin Gaduh)

"Cobalah buktikan kerja, mumpung waktu masih tiga tahun, agar bisa buktikan kepada rakyat. Partai Demokrat dari awal akan selalu mendukung program pemerintah yang baik untuk rakyat. Akan tetapi, bilamana program tersebut merugikan rakyat, Partai Demokrat akan mengkritik," ujar Umar.

Umar juga meminta kepada Darmin dan pembantu Presiden Jokowi untuk tidak membuat hubungan SBY dan Jokowi, yang selama ini sudah berlangsung baik, menjadi tidak harmonis.

"Kita tahu, seorang negarawan SBY yang begitu perhatiannya pada bangsa, bahkan Pak SBY siap memberikan masukan dan saran oleh Pak Jokowi," ujarnya.

(Baca: Jusuf Kalla: Tak Ada Maksud Mencari Kambing Hitam)

Lewat Twitter, SBY kembali mengungkapkan bahwa ia merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan kambing hitam oleh pihak penguasa. Namun, ia tidak menyebut pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan merupakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Menurut hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan kambing hitam atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com