Ketua DPR Dukung Jokowi Kendalikan Menteri Gunakan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Ade Komaruddin mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh menteri wajib bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing.

Langkah Jokowi tersebut diharapkan merupakan perubahan total, di mana kendali anggaran tidak diberikan kepada bawahan menteri, baik dirjen, direktur, dan pejabat seterusnya.

Pria yang akrab disapa Akom itu berharap dirjen, direktur, dan pejabat ke bawah hanya memberikan rincian, sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri.

"Dengan sistem baru yang didorong Presiden, maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Akom meyakini sistem baru itu akan bisa mengurangi potensi aparat birokrasi di bawah yang kerap menjadi 'raja-raja' kecil.

Karena dengan sistem lama, sebenarnya mereka yang mempunyai visi dan program bukan pemimpin tertinggi, melainkan para bawahan yang berada di unit kerja.

"Dengan sistem baru, menteri memang harus bekerja dan membuat visi. Potensi korupsi pun bisa diminimalisasi karena birokrat bawah tak lagi dominan menguasai," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta semua menterinya untuk mengendalikan penuh anggaran yang diberikan negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

"Saya ingin agar betul-betul ada sebuah perubahan total. Artinya, menteri itu betul-betul mengendalikan anggarannya," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, anggaran yang dimiliki menteri sering kali langsung dialirkan kepada direktur jenderal, direktur, kasubdit, dan bawahan lainnya.

Padahal, Jokowi ingin aliran dana itu dilakukan berdasarkan program prioritas, bukan berdasarkan pos organisasi di kementerian.

"Saya mengingatkan agar tidak lagi money follows function," ujarnya.