Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

Kompas.com - 09/02/2016, 15:03 WIB
KOMPAS Hasil Evaluasi Belanja 2015

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran.

Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefisiensi Rp 8,92 triliun atau sekitar 1 persen dari seluruh belanja pemerintah. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Senin (8/2/2016), menyatakan, masih banyak pemborosan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Pemborosan itu berupa anggaran yang melebihi standar, duplikasi satu program di beberapa kementerian dan lembaga, dan ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi kementerian serta program yang didesain.

Anggaran yang melebihi standar ditemukan misalnya pada perjalanan dinas dan biaya operasional. Duplikasi program dan ketidaksesuaian fungsi kementerian dan lembaga banyak terjadi pada program bantuan sosial, program usaha kecil dan menengah, program bedah rumah, dan program pengentasan rakyat miskin.


Menemukan inefisiensi

Belanja 2015 yang boros juga diketahui setelah beberapa kementerian menemukan beberapa belanja yang ternyata tidak efisien.

Pada pelaksanaan anggaran, setidaknya tiga menteri menemukan ketidakefisienan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, misalnya, memangkas anggaran Rp 5,35 triliun untuk proyek-proyek yang mubazir dan sekitar Rp 2,05 triliun untuk penghematan lelang setelah dilakukan melalui e-katalog.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berhasil mengefisienkan kegiatan dinas luar kota hingga Rp 1,9 triliun dan berbagai kegiatan lain yang mencapai miliaran rupiah.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan sejumlah kegiatan yang mubazir hingga berhasil mengefisienkan anggaran Rp 1,5 triliun.

"Ada fasilitas yang sudah sangat bagus, tetapi masih ada anggaran untuk renovasi dan pengembangan. Langsung saya coret proyek itu. Ada juga anggaran garasi Rp 900 juta. Mau sebesar apa itu garasi? Saya hitung per meter biayanya Rp 5 juta. Ini sama dengan biaya per meter untuk bandara. Kegiatan yang manfaatnya tidak jelas saya coret. Saya juga meminta Inspektur Jenderal untuk meneliti proyek itu," kata Jonan.

Jonan juga menyebutkan adanya sejumlah proyek yang tidak pernah selesai meski penganggarannya sudah lama dilakukan. Ia langsung meneliti proyek-proyek itu dan menyelesaikannya tahun lalu. Untuk mendapatkan pembelanjaan yang bisa diefisienkan, Jonan mengakui harus meneliti secara detail semua belanja itu hingga per kegiatan. "Saya hanya ingin anggaran itu bermanfaat bagi yang berhak. Semua itu uang rakyat, maka yang berhak menikmati adalah rakyat," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, Menhub telah meminta semua pejabat pengguna anggaran untuk mengevaluasi harga yang terlalu tinggi.

Kegiatan aneh

Halaman:


EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X