Kompas.com - 09/02/2016, 14:02 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Program Manager Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra mengatakan, pemerintah perlu meninjau ulang sejumlah regulasi yang dinilai diskriminatif terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT).

Keberadaan kaum LGBT sebagai minoritas, kata dia, perlu diperjuangkan.

Menurut Daniel, seharusnya negara hadir untuk melindungi, bukan menghilangkan hak-hak kelompok LGBT.

"(Ada regulasi) yang memojokkan bahwa eksistensi mereka adalah sebagai yang menyimpang, penyakit masyarakat," kata Daniel di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Regulasi-regulasi tersebut, lanjut dia, harus dilihat dan dibahas ulang oleh pemerintah, bahkan dihapuskan.

Ia menyebutkan, salah satunya adalah Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual."

Sejumlah peraturan daerah, kata Daniel, juga cenderung diskriminatif terhadap LGBT.

Daniel menambahkan, aturan-aturan tersebut pada akhirnya menyasar pada ujaran kebencian.

"LGBT semakin ditolak di masyarakat Indonesia, bahkan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara," kata Daniel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Nasional
Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Nasional
4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

Nasional
BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

Nasional
Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Nasional
DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.