Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ingat Tragedi Talangsari?

Kompas.com - 07/02/2016, 21:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, hari ini, Minggu (7/2/2016) meluncurkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk "Masih Ingat?" di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Di bawah guyuran hujan, mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan #MasihIngat? sebagai simbol bahwa kampanye akan mulai dilakukan selama satu tahun ke depan.

"Kampanye ini merupakan lanjutan dari progam kampanye HAM yang sudah kami lakukan selama ini, seperti Melawan Lupa dan Human Love Human," kata staf Divisi Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Rahman.

Pesan yang dibawa tetap sama, agar masyarakat tidak lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang turut didengungkan adalah Tragedi Talangsari.

Tanggal 7 Februari 2016 sengaja dipilih untuk meluncurkan kampanye tersebut karena bertepatan dengan peringatan 27 tahun tragedi Talangsari yang hingga kini belum tuntas.

Dalam kesempatan yang sama Kontras juga meminta Pemerintah untuk mengusut kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 27 tahun yang lalu.

Peristiwa Talangsari terjadi pada 7 Februari 1989. Menurut rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, saat itu telah terjadi penyerbuan ke desa Talangsari yang di pimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono.

Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits oleh jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi.

Akibatnya 246 orang jema’ah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Sampai sekarang korban dan keluarganya masih menghadapi stigma negatif sebagai teroris atau anti nasionalis.

"Padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis dan mental akibat rangkaian kekerasan saat dan setelah peristiwa," ujar Nisrina.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, Presiden juga berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Misal, kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com