Bawaslu Persoalkan PKPU Dana Kampanye yang Bertabrakan dengan UU

Kompas.com - 05/02/2016, 19:51 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKomisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah menyebutkan, ada sejumlah pasal di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang bertabrakan.

Inkonsistensi tersebut terkait dengan peraturan kampanye Pilkada.

"Kami perlu mengkritik PKPU terkait kampanye karena ada beberapa pengaturan yang tidak konsisten dengan UU Pilkada," tutur Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Dia memaparkan, salah aturan yang tidak sesuai adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa pendanaan kampanye difasilitasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui KPU.

Padahal, di dalam Pasal 69 UU Pilkada disebutkan kampanye dilarang menggunakan fasilitas anggaran milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Nasrullah pun mempermasalahkan kesalahan KPU dimana kalimat "pelaksanaan kampanye yang difasilitasi oleh KPU melalui APBD" disalahtafsirkan.

Menurut dia, penafsiran tersebut seolah-olah mengatakan KPU sebagai pelaksana. Padahal, fungsi KPU hanya memfasilitasi.

"PKPU menafsirkannya seolah-olah KPU sebagai pelaksana. Padahal, KPU hanya berfungsi fasilitasi. Jika pelaksana berarti mandat penuh, tetapi jika fasilitasi berarti mandat penyesuaian,” papar Nasrullah.

Ia pun menyarankan agar ke depannya KPU melakukan perubahan PKPU yang responsif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X