Kompas.com - 04/02/2016, 09:19 WIB
Anggota TNI dan Polri mendampingi warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) seusai turun dari KRI Teluk Banten 516 di Dermaga Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2016). Sebanyak 712 warga dipulangkan dari Pontianak ke Jakarta untuk dikembalikan ke daerah masing-masing. TRIBUN NEWS / HERUDINAnggota TNI dan Polri mendampingi warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) seusai turun dari KRI Teluk Banten 516 di Dermaga Mako Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (27/1/2016). Sebanyak 712 warga dipulangkan dari Pontianak ke Jakarta untuk dikembalikan ke daerah masing-masing.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain mengusut dugaan penistaan serta penodaan agama, penyidik di Bareskrim Polri juga mengusut kemungkinan adanya gerakan makar yang dilakukan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Informasi yang dihimpun Kompas.com, penyidik telah mendapatkan bukti terkait kemungkinan itu. Penyidik mendapatkan alat bukti itu dari pengikut Gafatar di Kalimantan Barat dan Yogyakarta.

Salah satunya ialah dokumen berisi struktur pemerintahan, mulai dari warga negara, menteri, wakil presiden, hingga presidennya.

Ada pula dokumen berisi strategi organisasi Gafatar untuk mendirikan negara di Indonesia. (Baca: Menag: Gafatar Terindikasi Kuat Lakukan Makar)

Selain dokumen, penyidik juga mendapatkan sejumlah ponsel dan laptop. Kini, penyidik telah mengirimkan barang-barang elektronik tersebut ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk diteliti kontennya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bareskrim Polri Komjen Anang Iskandar enggan menjawab secara lugas. Anang hanya menyebut bahwa Gafatar memiliki niat buruk terhadap NKRI. (Baca: Polri: MUI Nyatakan Gafatar Sesat, Masyarakat Tak Boleh Anarkistis)

"Secara ideologis, telah ditemukan fakta bahwa organisasi ini berniat tidak baik terhadap NKRI," ujar Anang di Jakarta, Rabu (3/2/2016) malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto menambahkan, yang diusut oleh polisi saat ini adalah soal perkara dugaan penistaan dan penodaan agama.

Namun, jika penyidik menemukan unsur lain, pasti akan ditindaklanjuti. (Baca: Majelis Adat Dayak Nasional Tolak Gafatar di Kalimantan)

"Jika ada unsur lain di luar penistaan agama, ya tugas penyidik untuk membuktikannya. Kita lihat saja pengembangannya akan seperti apa," ujar Agus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.