Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Penunjukan Pejabat Sekarang Sembrono, Banyu Biru Contohnya"

Kompas.com - 01/02/2016, 19:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan Banyu Biru yang memamerkan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara semakin menguatkan pandangan adanya praktik bagi-bagi kursi.

Banyu Biru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk bekerja di Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dia justru ditunjuk karena ikut membantu memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Akibatnya, dia tidak tahu mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia pekerjaannya.

"Mungkin Banyu membanggakan bahwa dia punya SK. Namun, kemampuan BIN dalan menggalang dan merekrut orang-orang semakin dipertanyakan. Jangan-jangan, ada rekrutmen yang tidak sesuai aturan. Ini kan masih cerita balas budi," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

(Baca: Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen)

Banyu Biru adalah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda yang aktif mengampanyekan Jokowi-JK. Dia juga merupakan putra dari politisi PDI-P, Erros Djarot.

Menurut pantauan Kompas.com, Banyu juga terlihat beberapa kali hadir di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Di Indonesia, penunjukan pejabat ini kok terkesan sembrono, subyektif, dan punya hubungan emosional, apalagi balas budi, sehingga tingkat militansinya jadi pertanyaan. Banyu Biru jadi contoh," ucap Muzani.

(Baca: Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat)

Padahal, Sekjen Partai Gerindra ini melanjutkan, intelijen adalah sebuah profesi yang mengharuskan orang merelakan diri untuk tidak dikenal oleh siapa pun.

Untuk menjadi anggota sebuah badan intelijen, seseorang juga seharusnya melalui pendidikan khusus karena tingkat kerja dan kerahasiaannya sangat tinggi.

"Intelijen harusnya bekerja kayak angin, tak kelihatan, tetapi terasa," ucapnya.

Banyu Biru sebelumnya mengunggah SK pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun media sosial.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun, terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

(Baca: Fadli Zon: Masa Intel Unggah SK ke Media Massa?)

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Banyu Biru tak membenarkan, tetapi juga tak membantah soal dirinya yang mengunggah SK itu.

"Enggak penting isunya," kata Banyu.

Kendati demikian, Sutiyoso sudah mengetahui soal SK yang diunggah Banyu itu. Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen. Sutiyoso mengaku akan segera melakuan evaluasi terhadap Banyu.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com