Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen

Kompas.com - 01/02/2016, 15:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap pengangkatan Banyu Biru sebagai anggota Bidang Politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK).

Evaluasi dilakukan setelah Banyu mengunggah surat keputusan (SK) pengangkatannya melalui media sosial.

"Yang menunjuk ya saya, tetapi bisa saja keliru kan. Karena itu, semua dievaluasi," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Sutiyoso menuturkan, semua personel BIN pasti akan dievaluasi, baik struktural maupun non-struktural.

Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu, yakni mengunggah SK pengangkatannya, merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso.

Sutiyoso menuturkan, menurut perannya, Banyu akan memberikan analisis untuk keperluan BIN bersama tim di dalam DISK.

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Banyu, Sutiyoso hanya memberikan jawaban singkat.

"Kalau kami evaluasi nanti, lihat saja keputusannya. Kalian bisa tahu kira-kira keputusan saya apa kan," ucap Sutiyoso.

Beberapa hari terakhir, keberadaan DISK sempat menjadi topik yang ramai dibicarakan di media sosial.

Hal itu menyusul kemunculan SK Kepala BIN Nomor Kep 311/XII/2015 tentang pengangkatan DISK BIN.

SK tertanggal 31 Desember 2015 itu diunggah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda, Banyu Biru, yang diangkat sebagai anggota Bidang Politik di akun media sosialnya.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

Mengenai hal itu, sumber tersebut menekankan bahwa segala keputusan dan dokumen yang dikeluarkan BIN diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Siapa pun pihak yang menerima dokumen tersebut tidak diperkenankan untuk membongkarnya ke media sosial.

"Nanti akan dipanggil Sestama (Sekretaris Utama) BIN. Akan dievaluasi mengenai hal tersebut," kata dia. (Baca: Unggah SK di Medsos, Anggota DISK BIN Akan Dievaluasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com