Penyuap Damayanti Disebut Kerap Minta Proyek ke Kementerian PUPR

Kompas.com - 27/01/2016, 08:09 WIB
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2016). Ambaranie Nadia K.MAnggota Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/1/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir sudah terbiasa menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut pengacara Abdul, Haeruddin Masarro, Abdul dan para pihak swasta lainnya biasanya mencari langsung proyekan di kementerian tersebut.

"Kalau orang mau nyari proyek, ya pasti merapat kan. Dia udah terbiasa di tempat itu," ujar Haeruddin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/1/2016) malam.

Haeruddin mengatakan, biasanya kliennya menanyakan ada di mana saja proyek dan berapa jumlah paket. Hal ini biasa dilakukan sehingga tidak diumumkan secara luas.

Namun, Haeruddin tidak mengetahui apakah Abdul mencari sendiri informasinya atau ada rekomendasi dari internal Kementerian PUPR.

"Belum sampai ke sana pemeriksaannya," kata Haeruddin.

Haeruddin mengatakan, satu paket proyek bernilai minimal Rp 30 miliar.

Sementara, untuk proyek di Pulau Seram, terdapat dua paket pengerjaan sehingga anggarannya sekitar Rp 60 miliar.

Proyek itu rencananya tak sendirian dikerjakan PT Windhu Tunggal Utama (WTU). Abdul juga menggandeng rekanan, salah satunya PT Cahaya Mas Perkasa yang dipimpin oleh Soe Kok Seng alias Aseng.

Terkait kasus ini, kantor PT CMP dan rumah Aseng pun telah digeledah KPK. Abdul ingin dimuluskan menjadi pelaksana proyek jalan di Pulau Serang itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X