Warisan Soeharto

Pengantar redaksi:

Hari ini, tepat delapan tahun lalu, presiden kedua RI Muhammad Soeharto berpulang. Memperingati sewindu peristiwa tersebut, redaksi Kompas.com menayangkan artikel-artikel dari harian Kompas pada masa itu terkait sosok penguasa Orde Baru tersebut.

* * * * *

Oleh Jakob Oetama

Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua RI, menghadap Sang Khalik. Persiapannya cukup panjang disertai dengan terganggunya kesehatan dan tinggal menyendiri.

Itu memberi kesan sengaja mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Ia berhenti dari kursi kekuasaan setelah mengemban tugas kepresidenan selama 31 tahun disertai pergolakan politik.

Serupa seperti yang dialami Presiden Soekarno yang adalah sang proklamator kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Soekarno juga telah cukup lama memimpin pemerintahan dari tahun 1945 sampai tahun 1965 meskipun dalam periode sistem pemerintahan yang berbeda.

Presiden pertama wafat setelah menderita sakit dan diisolasi dari bakat serta kebetahan kepribadiannya, yakni berada di tengah rakyat banyak. Ada persamaan jalan hidup antara presiden pertama dan presiden kedua.

Keduanya memerintah dalam waktu lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka.

Suatu koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan dan pelajaran sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa dan negara.

Dalam 20 tahun periode pemerintahan Soekarno berlaku beragam sistem sosial politik. Ada periode kebersamaan dan kedaruratan selama dua dasawarsa itu. Berlaku beragam sistem pemerintahan, sebut saja demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan negara dan pembangunan bangsa.

Terjadi dikotomi antara paham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD 1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan gerakan Darul Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada gerakan 30 September 1965.

Terjadi proses pemantapan negara kesatuan berikut keutuhan teritorialnya. Kerangka internasional yang dipelopori dan dibangkitkan Bung Karno adalah antikolonialisme dan neokolonialisme serta kebangkitan Asia- Afrika.

Indonesia pelopor dari New Emerging Forces. Perikehidupan sosial-ekonomi terabaikan dan hal itu kemudian merupakan kekuatan kontraproduktif dan kejatuhan presiden pertama ketika berkoinsidensi atau berinteraksi dengan G30S.

Jenderal Soeharto ditempatkan oleh perubahan drastis dan disertai kekerasan pada posisi kepemimpinan. Berlatar belakang militer, memegang komando tetapi sekaligus juga cerdas dan tegas.

Estafet kepemimpinan nasional jatuh kepadanya. Represi Bung Karno terutama karena dibuat ganas, keras, dan kejam oleh PKI membuahkan kekuatan dan gerakan kontraproduktif yang sekaligus menjatuhkan kedudukannya.

Masuk akal alias logis jika perubahan besar terjadi. Beruntunglah TNI berideologi negara Pancasila, bersendikan UUD 1945, membela negara kesatuan dan berakar sejarah laskar rakyat. Itu latar belakang doktrin dwifungsi dan didirikannya organisasi politik baru yang berupa kekaryaan.

Dengan pemahaman yang diasumsikan bahwa masalah ideologi telah selesai dan solid disertai pula pandangan dan sikap pragmatis terjadilah perubahan orientasi dan prioritas agenda dan program nasional.

Sebutlah dari politik dan berpolitikan ke kerja nyata untuk memperbaiki perikehidupan sosial ekonomi rakyat, kerangka dan arah sosial ekonomi negara dan masyarakat dan mengambil sikap terbuka sehingga bisa memanfaatkan sumber hubungan, bantuan, dan kerja sama internasional.

Adalah kecerdasaan Presiden Soeharto dan keterbukaannya yang tahu diri sehingga dapat direkrut para pembantu pada tingkat menteri yang dalam bidang ekuin dan bidang lain memberikan kualitas kompetensi profesional dan teknokratis.

Perbaikan dalam perikehidupan sosial ekonomi rakyat dan negara berubah pesat secara positif. Jika pemerintah dan pemerintahan waktu itu adalah otokratis, otokrasi itu sekaligus teknokratis dan kompeten.

Sayang pola, semangat, dan praksis otokrasi yang "tercerahkan"-enlightened-itu tidak bertahan. Kekuasaan tumbuh dan berkembang dalam suasana berlakunya kembali budaya feodalisme, terutama feodalisme kekuasaan.

Pemerintah mulanya diusung oleh idealisme kekayaan bagi kemakmuran orang banyak dan untuk melayani orang banyak, tersendat dan akhirnya terjatuh pada budaya feodal kekuasaan yang minta dilayani.

Karena kekuatan yang mengontrol lemah dan semakin melemah, muncullah fenomena yang mewabah sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wibawa dan efektivitas kekuasaan tergerogoti dan lemah.

Tidak ada lagi tempat untuk kekuatan kontrol yang efektif. Pemerintah ikut melemah dan ketika badai krisis ekonomi menjalar juga ke Indonesia, muncullah casus belli-dadakan-untuk jatuhnya presiden kedua dan rezimnya.

Masuklah Indonesia ke babak baru, periode Reformasi. Dilakukan pembaruan terhadap tafsir UUD 1945. Bukan otokrasi, tetapi demokrasi. Kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat melalui pemimpin pemerintahan yang dipilih dalam pemilu serta DPR yang juga hasil pemilihan umum.

Sejarah berulang, terutama yang menyangkut posisi dan nasib Presiden Soeharto. Meskipun berbeda, ia menjalani nasib serupa dengan presiden pertama. Diberhentikan dari jabatan presiden, diisolasi dan menjalani proses panjang menyangkut penilaian publik terhadap kinerja dan praksis kekuasaan selama menjabat.

Masuk akal dan logis jika hukuman dijatuhkan, politik pasti, perdata dan pidana tergantung. Namun, terutama terhadap presiden kedua bukan saja disentuh, tetapi menempati agenda sentral.

Beruntunglah dalam periode Reformasi berlaku asas praduga tak bersalah, berlaku asas dan proses hukum. Meskipun terjemahannya dalam politik sama, yakni diturunkan dan diisolasi, perlakuan terhadap presiden kedua lebih manusiawi daripada presiden pertama.

Presiden pertama jatuh. Nasib serupa menimpa presiden kedua. Masuk akal jika kedua kasus historis itu kita ambil pengalaman dan pelajarannya.

Kekuasaan yang melampaui batas kewajaran-dua periode saja. Budaya kekuasaan feodal yang melekat kuat dan menaklukkan kekuasaan demokrasi.

Ketika pengalaman itu mulai menjadi sejarah, bahkan sejarah yang berulang, masuk akal jika kita dalami dan selami pelajarannya yang diberikan oleh jatuhnya presiden pertama dan kedua.

Kita mengambil pelajaran dari kelebihan dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya.

Dalam konteks itu, patut kiranya juga dalam sikap kritis, kita berpegang pada kebajikan mikul dhuwur, mendhem jero, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami akhir yang tragis.

Dengan kata lain, Reformasi yang juga menimba dari periode presiden pertama dan presiden kedua itu kita usahakan seoptimal mungkin keberhasilannya.

 Artikel berikut ini telah ditayangkan di harian Kompas pada halaman pertama edisi 28 Januari 2008 dengan judul "Warisan Soeharto".