JK Ingin Munaslub Golkar Didahului Rekonsiliasi Kubu Aburizal dan Agung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga tokoh senior Partai Golkar mendukung dilakukannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) oleh Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie.

Meski demikian, ia ingin agar munaslub tersebut didahului rekonsiliasi oleh kedua kubu yang selama ini bersengketa.

"Sebagaimana apa yang kami sepakati sebelumnya, ada rekonsiliasi di kepengurusan. Tentunya secara teknis nanti akan dilaksanakan," ujar Kalla seusai menghadiri rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Setelah dilakukan upaya rekonsiliasi, menurut Kalla, munaslub dapat diselenggarakan pada waktu yang telah disepakati. (baca: JK: Munaslub Golkar Sah Asal Digelar Bersama-sama)

Dalam pidato yang disampaikan Aburizal Bakrie, munaslub rencananya diselenggarakan paling lambat Juni atau Mei 2016.

Kalla mengaku akan berkomunikasi dengan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono soal rencana munaslub. (baca: Aburizal Minta JK Bujuk Agung Laksono Akui Munaslub)

Ia berharap kubu Munas Ancol dapat menyetujui munaslub sebagai jalan penyelesaian sengketa Golkar.

"Semua saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya mengajak juga, ayo mari kita sama-sama mendukung suatu tekad bersama untuk Golkar ke depan," kata Kalla.

Agung Laksono sebelumnya mengaku tidak akan mengakui Munaslub yang akan digelar kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal.

Sebab, munaslub tersebut tidak melibatkan tim transisi yang telah ditunjuk Mahkamah Partai Golkar.

"Kami tidak akan mengakui. Itu tidak bisa karena bagaimanapun harus ada pengakuan dari kedua pihak," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Senin.

Menurut Agung, tanpa ada persetujuan kedua pihak yang bersengketa, Menkumham tidak akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Partai Golkar yang sah. (baca: Menkumhan Akan Sahkan Golkar Hasil Munas Riau)

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.