Kompas.com - 25/01/2016, 22:19 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla diapit dua Ketua Umum Golkar yang berseteru dalam hal kepengurusan, Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu ( Fabian Januarius KuwadoWakil Presiden Jusuf Kalla diapit dua Ketua Umum Golkar yang berseteru dalam hal kepengurusan, Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membujuk Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono agar mau mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Keputusan menggelar Munaslub diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar kubu Aburizal di JCC Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016.

"Saya harap Pak JK dapat juga membujuk Agung Laksono," kata Aburizal dalam pidato penutupan Rapimnas.

Aburizal menilai, pelaksanaan Munaslub ini sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai karena disetujui oleh seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan organisasi sayap Golkar. (baca: Setujui Munaslub, Golkar Aburizal Tak Libatkan Tim Transisi)

Penyelenggaraan Munas ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang diteken oleh dia, JK dan Agung Laksono.

"Kalau nanti membujuk, tolong sampaikan juga, saya dan beliau enggak akan maju lagi (menjadi ketua umum Golkar). Kami yang tua ini tutwuri handayani," kata dia. (baca: Jika Munas Digelar, Aburizal Ajak Agung Tak Maju Lagi Jadi Ketum)

JK pun mengaku akan membujuk Agung agar mau menerima pelaksanaan Munaslub ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang di luar saja akan kita dorong untuk masuk Golkar, apalagi Agung Laksono yang memang merupakan kader Golkar," ucap dia.

Agung Laksono sebelumnya mengaku tidak akan mengakui Munaslub yang akan digelar kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal.

Sebab, munaslub tersebut tidak melibatkan tim transisi yang telah ditunjuk Mahkamah Partai Golkar.

"Kami tidak akan mengakui. Itu tidak bisa karena bagaimanapun harus ada pengakuan dari kedua pihak," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Senin.

Menurut Agung, tanpa ada persetujuan kedua pihak yang bersengketa, Menkumham tidak akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Partai Golkar yang sah. (baca: Menkumhan Akan Sahkan Golkar Hasil Munas Riau)

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.