Luhut Pastikan UU Anti-terorisme Hasil Revisi Tidak seperti di Malaysia atau Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Terorisme tidak menjadikan UU Anti-terorisme di Indonesia menjadi seperti Malaysia atau Singapura.

"Seperti berkali-kali saya katakan, kita tidak akan seperti Malaysia dan Singapura. Mereka itu kan keras," ujar Luhut saat ditemui di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/1/2016).

Undang-undang yang berkaitan dengan terorisme di Malaysia dan Singapura dikenal sangat ketat.

Contohnya, orang-orang yang terdaftar sebagai terduga teroris sama sekali tidak boleh memasuki negara itu.

Selain itu, masa tahanan terduga teroris berlangsung selama dua tahun.

Adapun revisi UU Anti-terorisme di Indonesia, kata Luhut, lebih mengarah kepada perluasan wewenang Polri soal terorisme.

Selain itu, UU Anti-terorisme pascarevisi akan lebih mengakomodasi upaya pendidikan sekaligus pencegahan.

"Kita tidak ingin mereka melanggar. Kita ingin masyarakat Indonesia mematuhi undang-undang yang ada dan memiliki disiplin tinggi untuk membangun Indonesia," ujar Luhut.

Luhut juga memastikan revisi UU Anti-terorisme akan mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Kita ini kan berhadapan dengan warga kita sendiri. Artinya, tidak serta-merta menindak dengan tidak menghargai hak asasi mereka," tutur Luhut.

"Kita harus lihat keamanan dan demokrasi, tetapi jangan sampai demokrasi membuat kita jadi tidak aman," ujar dia.