Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pengungsi Gafatar Dikhawatirkan Tak Punya Harta Benda Lagi

Kompas.com - 23/01/2016, 18:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, Kompas.com - Selain tidak efektif, langkah pemerintah mengembalikan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah ke kampung halaman mereka, Kalimantan Barat dinilai menimbulkan persoalan baru.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis berpendapat, pemulangan terhadap eks anggota Gerakan Fajar Nusantara akan menimbulkan persoalan ekonomi bila tidak ada perhatian penuh dari pemerintah.

Nur Kholis mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ada eks anggota Gafatar yang sudah menjual seluruh aset atau harta benda miliknya.

Apabila dikembalikan ke kampung asal, maka dikhawatirkan mereka tidak memiliki mata pencaharian lagi.

"Kan tidak semua punya keluarga dan aset lagi di daerah asalnya. Saya tidak yakin pemerintah bisa menangani. Harusnya Pemerintah melakukan penjagaan karena mereka sudah punya aset di kalimantan. Inilah bentuk perlindungan atas hak-hak ekonomi seseorang," ujar Nur Kholis dalam diskusi "Astaga Gafatar" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan aset yang dimiliki oleh pengungsi Gafatar selama berada di Kalimantan Barat.

Pendataan ini, menurutnya, merupakan langkah jangka panjang dari Kemendagri untuk melindungi hak-hak pengungsi yang telah mereka miliki.

"Kita akan memikirkan langkah jangka panjangnya. Pendataan aset ini agar mereka tidak kehilangan hak mereka setibanya di daerah asal masing-masing. Misalnya mereka punya tanah di Kalimantan. Akan ada koordinasi dengan Pemda bagaimana mengaturnya. Kami akan lindungi itu," ujar Soedarmo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com