Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memutuskan walkout dari rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa (19/1/2016) malam.

Fraksi Gerindra merasa keberatan karena merasa pertanyaannya tidak dijawab oleh Jaksa Agung dan jajarannya.

"Kami tunggu-tunggu tapi tidak dijawab. Fraksi Gerindra walkout dari raker," kata Ketua Poksi Gerindra di Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Selasa malam.

Dasco mengatakan, pertanyaan pertama yang tak dijawab adalah mengenai ditariknya Jaksa Yudi Kristana dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yudi adalah jaksa senior KPK yang menangani kasus korupsi Bansos Sumatera Utara yang menjerat OC Kaligis.

Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai kasus restitusi pajak PT Mobile 8. Jaksa Agung menyebut sudah mencekal Dirut PT Mobil 8 Harijaya.

Namun, menurut Gerindra, Harijaya tak pernah menjabat posisi tersebut.

"Kami tunggu tapi dari tadi jawabnya muter-muter saja," ucap Dasco.

Usai aksi walkout dari Fraksi Gerindra, Ketua Komisi III sekaligus pimpinan rapat Aziz Syamsudin pun langsung meminta pandangan anggota. Seluruh anggota sepakat agar rapat ditunda hingga besok siang.

"Besok pukul 10.00 WIB kita akan lobi dulu, untuk rapat internal komisi. Rapat kerja dengan Kejagung akan kita mulai pukul 13.00 WIB," ucap Aziz.

Jaksa Agung HM Prasetyo merasa sudah menjawab semua pertanyaan. Terkait ditariknya Jaksa Yudi, menurut dia hal tersebut tak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

Adapun mengenai kasus PT mobile 8, Jaksa Agung mengaku memiliki bukti bahwa Harijaya tercatat sebagai Dirut perusahaan tersebut.

"Gerindra tidak sabar. Padahal tadi saya sudah tanya apakah ada yang terlewat, semua diam," ucap Prasetyo.

Sejak pagi, rapat antara Komisi III dan Kejagung memang berlangsung panas. (Baca: Begini "Ngototnya" Komisi III Saat Cecar Jaksa Agung soal Setya Novanto)

Hampir mayoritas anggota juga mencecar Jaksa Agung mengenai kasus pemufakatan jahat permintaan saham PT Freeport yang diduga melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto.