Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Kader PDI-P yang Ditangkap KPK Sudah Kaya, Pengusaha Infrastruktur

Kompas.com - 14/01/2016, 08:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, terkejut saat mendapatkan informasi bahwa anggota Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/1/2016) malam.

Menurut dia, anggota Komisi V DPR itu sudah hidup berkecukupan dan tidak seharusnya melakukan korupsi.

"Yang saya tahu dia sudah kaya, pengusaha infrastruktur. Suaminya cukup punya nama, terpandang," kata Tjahjo saat dihubungi, Kamis (14/1/2016) pagi.

Seharusnya, kata Tjahjo, Damayanti bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Tjahjo pun memastikan Damayanti pasti akan dipecat oleh PDI-P.

Dalam Rapat Kerja Nasional I PDI-P yang berlangsung beberapa hari lalu di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kata dia, semua kader sudah diingatkan untuk menghindari segala bentuk KKN.

"Sayang, jabatan yang dia kejar sebagai anggota DPR dan berhasil dia dapat dengan kerja keras kok dibayar mahal dengan tindakan suap atas proyek," kata Tjahjo yang juga mantan anggota DPR ini.

Ini adalah kali kedua anggota DPR asal Fraksi PDI-P periode 2014-2019 ditangkap oleh KPK. Sebelumnya, anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Adriansyah, ditangkap KPK saat pelaksanaan Kongres PDI-P di Bali, April 2015 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com