Menhan Anggap Penguatan Pertahanan di Kepulauan Natuna Penting Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa keamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan akan menjadi salah satu poin penting dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.

Adapun wilayah perbatasan yang menjadi fokus perhatian antara lain Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah yang masuk dalam kontroversi sengketa Laut China Selatan.

"Dalam soal penguatan pertahanan, Kepulauan Natuna merupakan satu wilayah penting," kata Ryamizard, usai Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

"Kita sering berteriak-teriak pencuri ikan, tapi kita tidak menjaganya, ke depannya pasti sudah tidak ada lagi masalah seperti itu," ucapnya. 

Ryamizard pun menekankan sistem pertahanan negara harus berkembang secara berkesinambungan. Sistem pertahanan itu tetap berpijak pada hasil pembangunan pada tahun sebelumnya.

Pesawat-pesawat milik TNI yang sudah tua, menurut Ryamizard, harus segera diganti. Misalnya, mengganti pesawat F5 dengan armada baru Sukhoi.

Kemudian ada beberapa kendaraan alat berat dan helikopter yang harus ditambah jumlahnya.

"Pasti ada penambahan alutsista. Seperti di Natuna, kita punya pesawat dan ada tiga kapal laut. Kita akan membuat pelabuhan dan landasan pesawat di sana, juga penambahan personel Marinir," ucap Ryamizard.

"Berkembangnya pembangunan sistem pertahanan disiapkan untuk menghadapi ancaman militer juga non-militer," jelasnya.

Untuk memperkuat pembangunan sistem pertahanan negara, Kementerian Pertahanan juga akan memanfaatkan pengembangan teknologi.

Pengembangan pertahanan itu termasuk pemanfaatan teknologi satelit dan sistem drone dalam bidang kemaritiman.

Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian, semenjak munculnya klaim China atas keseluruhan wilayah di Laut China Selatan. 

Indonesia bekerja keras menyelesaikan isu itu dan berupaya mendekati China untuk membahas tentang klaim wilayah China yang kontroversial di Laut China Selatan. Jika dialog tidak berhasil, Indonesia siap mengadu ke Mahkamah Internasional.

(Baca: Indonesia Mungkin Adukan Sengketa Natuna ke Mahkamah Internasional)