Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Setya Novanto, Akbar Tandjung Usul Bambang Soesatyo Jadi Ketua Fraksi

Kompas.com - 07/01/2016, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Bali, Akbar Tandjung, menolak Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Menurut dia, masih banyak nama lain yang lebih baik, seperti Bambang Soesatyo, yang sebelumnya menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

"Bambang Soesatyo kan sudah punya pengalaman dan selama ini aktif di fraksi. Pilih saja yang selama ini aktif di fraksi," kata Akbar di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Selain Bambang, kata Akbar, ada juga calon lain yang saat ini duduk di jajaran wakil ketua fraksi. Akbar mengatakan, keputusan untuk menunjuk Novanto sebagai ketua fraksi adalah murni keputusan Aburizal Bakrie.

(Baca: Setya Novanto Tanda Tangani Sendiri Surat Penunjukannya sebagai Ketua Fraksi)

Dia mengaku tidak pernah diajak bicara mengenai keputusan ini. Aburizal, kata dia, hanya sempat membicarakan keputusan mengenai Ade Komarudin yang ditunjuk sebagai Ketua DPR.

"Saya cek ke teman-teman juga, tidak ada yang tahu kalau Novanto ditunjuk jadi ketua fraksi," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Akbar menilai, tak elok jika Novanto yang mundur dari jabatan Ketua DPR karena kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden justru diberi posisi strategis.  

(Baca: Novanto Jadi Ketua Fraksi, JK Nilai Golkar Sulit Dapat Kepercayaan Rakyat)

Terlebih lagi, penunjukan Novanto ini dilakukan tak lama setelah proses di Mahkamah Kehormatan Dewan selesai. Proses hukum di Mahkamah Agung juga saat ini masih terus berjalan.

"Kalau seandainya Aburizal meminta pendapat saya, pastilah di benak saya tentu bukan Novanto karena Novanto kan masih bermasalah, toh. Akan tetapi, dia memutuskan sendiri. Saya tak bisa berbuat apa-apa," ucap Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Prabowo dan Gibran Tiba di Doha untuk Hadiri Forum Ekonomi Qatar

Nasional
LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

LPSK Terima 7.700 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2023

Nasional
Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Nasional
DPR Dianggap Hendak 'Setir' MK Lewat Revisi UU

DPR Dianggap Hendak "Setir" MK Lewat Revisi UU

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap 'Kucing-kucingan'

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap "Kucing-kucingan"

Nasional
Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?

Nasional
Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Bersih-bersih Usai Kasus Hasbi Hasan, MA Bakal Rotasi dan Seleksi Ketat Asisten Hakim Agung

Nasional
Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Disanksi Buntut Kebocoran Data DPT, Ketua KPU: Ya Sudah, Kita Terima

Nasional
Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Ketua dan Anggota KPU RI Dijatuhi Sanksi Peringatan oleh DKPP soal Kebocoran Data Pemilih pada 2023

Nasional
Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Bareskrim Akan Periksa Pejabat Pelaksana dan Peserta RUPSLB BSB di Kasus Pemalsuan Dokumen

Nasional
Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat 'Money Changer'

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang lewat "Money Changer"

Nasional
Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

Nasional
Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

Nasional
World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

World Water Forum, 27 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com