Pengamat: Perombakan Kabinet untuk Wujudkan Nawacita

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu merombak (reshuffle) kabinet karena beberapa kementerian belum menunjukkan kinerja konkret sesuai program Nawacita.

"Pertimbangan utama yang dijadikan tolok ukur adalah kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak yang nyata, bukan bagi-bagi kursi," kata Rizal di Jakarta, Rabu (6/1/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, tidak optimalnya kinerja beberapa menteri menjadi hambatan untuk mewujudkan sejumlah janji Presiden Jokowi, khususnya terkait dengan berbagai agenda pembangunan yang tertuang dalam Nawacita Presiden.

"Ini yang menjadi dasar, bukan hal lain, bukan pula hasil penilaian Menpan-RB. Hasil penilaian Kementerian PAN-RB itu hanyalah bersifat administratif karena yang dievaluasi adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, tetapi tidak mencerminkan kinerja riil kementerian," ujarnya.

Direktur Lingkar Studi Efokus ini menambahkan, tentunya Presiden Jokowi sangat paham dan mengerti menteri mana saja yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. (Baca: Zulkifli Tegur Anggotanya yang Spekulasi soal "Reshuffle")

Rizal menilai, beberapa kementerian yang selama setahun ini belum menunjukkan kinerja yang positif, bahkan sebagian hanya menimbulkan kegaduhan, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian BUMN, Jaksa Agung, Kemenkum HAM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sekretariat Negara. (Baca: Kubu Aburizal Bakrie Buka Opsi Bergabung dengan Pemerintah)

Rizal mengatakan, Presiden perlu melakukan evaluasi kembali dan menempatkan figur-figur yang tepat dalam perombakan kabinet nanti.

Ia mencontohkan, Menteri Pemuda dan Olahraga dapat dipertimbangkan nama-nama seperti Firmanzah dan Maruarar Sirait sebagai figur yang dapat diandalkan.

Firmanzah, katanya, merupakan simbol kepemudaan di bidang pendidikan, sementara Maruarar ikon pemuda di bidang politik. (Baca: Tak Mau Gabung ke KIH atau KMP, PPP Kubu Djan Faridz Ingin Dukung Pemerintah)

Kementerian BUMN bisa dipercayakan kepada Iman Sugema. Kiprah Iman Sugema selama ini dapat dilihat dari gagasannya yang brilian, tetapi belum diadopsi sepenuhnya, termasuk kinerja dalam membenahi perusahaan PGN sebagai komisaris utama PGN.

Selanjutnya, Menkum HAM ada baiknya diisi oleh pakar hukum tata negara, seperti Romli Atmasasmita, Hikmahanto Juwono, atau Saldi Isra.

Untuk Kementerian Koperasi-UMKM bisa disii oleh penggiat UKM-Koperasi, seperti Budi Isman, atau Arif Budimanta. (Baca: PDI-P Minta Golkar Serahkan Kursi Ketua DPR jika Ingin Gabung ke Pemerintah)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebaiknya dipercayakan kepada akademisi senior yang bereputasi dunia, seperti Ari Kuncoro yang sekarang menjabat Dekan FEB-UI.

Jaksa Agung sebaiknya ditempati oleh jaksa karier internal atau setidaknya akademisi nonparpol.