Jajak Pendapat "Kompas": Optimisme Publik pada Awal Tahun

Memasuki tahun 2016, publik menunjukkan optimisme yang kuat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah gejolak politik yang muncul menjelang akhir tahun 2015 tampaknya tidak menggoyahkan kepercayaan publik secara umum pada pemerintahan.

Optimisme publik ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang menyoroti harapan publik terhadap pemerintah pada 2016. Mayoritas responden optimistis, pemerintahan Jokowi-Kalla mampu mengatasi persoalan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial yang akan terjadi pada 2016.

Kegaduhan politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2015 memberikan pelajaran bahwa konflik kepentingan antarpenyelenggara negara telah memecah konsentrasi untuk membangun bangsa ini.

Namun, kondisi ini tidak meluruhkan pandangan publik terkait dengan optimisme mereka terhadap kemampuan pemerintah menciptakan kondisi bangsa yang lebih baik.

Dalam bidang politik, kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi, toleransi antarumat beragama, dan keamanan dalam masyarakat diyakini mayoritas responden akan membaik tahun 2016.

Di bidang ekonomi pun, separuh bagian responden meyakini hal serupa.

Sementara dalam bidang hukum, lebih separuh bagian responden menyatakan penanganan korupsi tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015.

Persoalan korupsi masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Kasus-kasus lama dengan kerugian negara sangat besar masih menggelayuti catatan pemberantasan korupsi selama ini.

Kecurigaan adanya tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi membuat publik agak sinis dalam memandang kinerja pemerintah di bidang ini.

Namun, terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru cukup bisa mengobati kekhawatiran ini.

Tantangan pemerintah

Meskipun berbagai optimisme publik terlihat tinggi, tantangan yang akan dihadapi pemerintah pun sangat besar.

Bagi publik, pemerintahan Jokowi-Kalla mempunyai sejumlah persoalan yang harus diperbaiki secepat mungkin pada 2016.

Kinerja di bidang politik akan diuji dengan gesekan kepentingan para elite politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan.

Demikian pula problem harga barang kebutuhan pokok yang terus meroket menjadi catatan persoalan terbesar responden untuk diselesaikan pemerintah.