Jajak Pendapat "Kompas": Optimisme Publik pada Awal Tahun

Sebanyak 34,1 persen responden menyebut stabilitas harga sebagai kondisi yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Persoalan kedua yang paling banyak disorot responden adalah lapangan kerja. Sebanyak 22,7 persen responden menyebutkan, pemerintah harus segera menyediakan lapangan kerja sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi pengangguran sekarang ini.

Pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih merupakan problem berikutnya yang menjadi catatan 22,2 persen responden.

Dalam menilai kinerja lembaga negara pada 2016, publik optimistis kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, akan membaik.

Terhadap Polri, misalnya, sebanyak 72,4 persen responden menyatakan kinerja lembaga ini akan membaik atau tetap baik.

Penilaian senada dinyatakan terhadap KPK. Sebanyak 69,9 persen responden menyatakan kinerja lembaga antirasuah ini diyakini membaik atau tetap baik.

Sementara kejaksaan diapresiasi dengan sebanyak 63,6 persen menyatakan bahwa kinerja lembaga itu akan membaik atau tetap baik.

Terkait dengan performa ketiga lembaga penegak hukum di atas, salah satu harapan yang diungkapkan publik dalam jajak pendapat ini adalah soal koordinasi dalam penanganan kasus-kasus hukum.

Sebanyak 61,8 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa ketiga lembaga penegak hukum itu bisa bekerja sama dengan baik pada tahun ini, terutama pasca terpilihnya pimpinan KPK yang baru.

Kabinet minim

Selain lembaga penegak hukum, publik juga menyoroti kinerja lembaga kementerian pimpinan Presiden Jokowi. Lebih dari separuh bagian responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Kabinet Kerja pada saat ini.

Salah satu poin yang menjadi sorotan ketidakpuasan tersebut adalah memburuknya kondisi ekonomi seiring dengan nilai tukar rupiah yang masih rawan, stabilitas harga yang selalu terganggu, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Kondisi-kondisi itu membuat stabilitas perekonomian negara rentan terhadap krisis ekonomi global.

Sebagian besar responden meminta kementerian di bidang perekonomian untuk segera memperbaiki kinerjanya tahun ini.

Tampaknya, kinerja yang rendah inilah yang membuat publik merasa sinis dengan kemampuan para menteri yang selama ini kurang terlihat pro aktif.