Jajak Pendapat "Kompas": Optimisme Publik pada Awal Tahun

Memasuki tahun 2016, publik menunjukkan optimisme yang kuat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah gejolak politik yang muncul menjelang akhir tahun 2015 tampaknya tidak menggoyahkan kepercayaan publik secara umum pada pemerintahan.

Optimisme publik ini terekam dalam jajak pendapat Kompas yang menyoroti harapan publik terhadap pemerintah pada 2016. Mayoritas responden optimistis, pemerintahan Jokowi-Kalla mampu mengatasi persoalan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial yang akan terjadi pada 2016.

Kegaduhan politik yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2015 memberikan pelajaran bahwa konflik kepentingan antarpenyelenggara negara telah memecah konsentrasi untuk membangun bangsa ini.

Namun, kondisi ini tidak meluruhkan pandangan publik terkait dengan optimisme mereka terhadap kemampuan pemerintah menciptakan kondisi bangsa yang lebih baik.

Dalam bidang politik, kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi, toleransi antarumat beragama, dan keamanan dalam masyarakat diyakini mayoritas responden akan membaik tahun 2016.

Di bidang ekonomi pun, separuh bagian responden meyakini hal serupa.

Sementara dalam bidang hukum, lebih separuh bagian responden menyatakan penanganan korupsi tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015.

Persoalan korupsi masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Kasus-kasus lama dengan kerugian negara sangat besar masih menggelayuti catatan pemberantasan korupsi selama ini.

Kecurigaan adanya tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi membuat publik agak sinis dalam memandang kinerja pemerintah di bidang ini.

Namun, terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru cukup bisa mengobati kekhawatiran ini.

Tantangan pemerintah

Meskipun berbagai optimisme publik terlihat tinggi, tantangan yang akan dihadapi pemerintah pun sangat besar.

Bagi publik, pemerintahan Jokowi-Kalla mempunyai sejumlah persoalan yang harus diperbaiki secepat mungkin pada 2016.

Kinerja di bidang politik akan diuji dengan gesekan kepentingan para elite politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan.

Demikian pula problem harga barang kebutuhan pokok yang terus meroket menjadi catatan persoalan terbesar responden untuk diselesaikan pemerintah.

Sebanyak 34,1 persen responden menyebut stabilitas harga sebagai kondisi yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Persoalan kedua yang paling banyak disorot responden adalah lapangan kerja. Sebanyak 22,7 persen responden menyebutkan, pemerintah harus segera menyediakan lapangan kerja sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi pengangguran sekarang ini.

Pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih merupakan problem berikutnya yang menjadi catatan 22,2 persen responden.

Dalam menilai kinerja lembaga negara pada 2016, publik optimistis kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK, akan membaik.

Terhadap Polri, misalnya, sebanyak 72,4 persen responden menyatakan kinerja lembaga ini akan membaik atau tetap baik.

Penilaian senada dinyatakan terhadap KPK. Sebanyak 69,9 persen responden menyatakan kinerja lembaga antirasuah ini diyakini membaik atau tetap baik.

Sementara kejaksaan diapresiasi dengan sebanyak 63,6 persen menyatakan bahwa kinerja lembaga itu akan membaik atau tetap baik.

Terkait dengan performa ketiga lembaga penegak hukum di atas, salah satu harapan yang diungkapkan publik dalam jajak pendapat ini adalah soal koordinasi dalam penanganan kasus-kasus hukum.

Sebanyak 61,8 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa ketiga lembaga penegak hukum itu bisa bekerja sama dengan baik pada tahun ini, terutama pasca terpilihnya pimpinan KPK yang baru.

Kabinet minim

Selain lembaga penegak hukum, publik juga menyoroti kinerja lembaga kementerian pimpinan Presiden Jokowi. Lebih dari separuh bagian responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Kabinet Kerja pada saat ini.

Salah satu poin yang menjadi sorotan ketidakpuasan tersebut adalah memburuknya kondisi ekonomi seiring dengan nilai tukar rupiah yang masih rawan, stabilitas harga yang selalu terganggu, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Kondisi-kondisi itu membuat stabilitas perekonomian negara rentan terhadap krisis ekonomi global.

Sebagian besar responden meminta kementerian di bidang perekonomian untuk segera memperbaiki kinerjanya tahun ini.

Tampaknya, kinerja yang rendah inilah yang membuat publik merasa sinis dengan kemampuan para menteri yang selama ini kurang terlihat pro aktif.

Untuk DPR dan partai politik, publik merespons kinerja kedua lembaga ini secara negatif. Berkaca dari perilaku pimpinan dan anggota DPR selama ini, rasanya sulit bagi publik untuk melihat sesuatu yang baik dari lembaga ini.

Karena itulah, responden pesimistis bahwa kinerja DPR pada 2016 akan lebih baik.

Penilaian yang sama diberikan kepada partai politik. Sebanyak 61,3 persen responden pesimistis bahwa kinerja parpol akan membaik pada 2016.

Harapan publik

Memasuki tahun 2016, usia pemerintahan Jokowi-Kalla sudah melampaui masa kerja satu tahun. Artinya, dalam kurun waktu tersebut, rakyat sudah bisa melihat perkembangan hasil kerja pemerintah.

Responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla akan memiliki kinerja lebih baik pada 2016 meskipun sejumlah persoalan serius bangsa masih akan terus membayangi langkah-langkah pemerintah ke depan.

Setidaknya, kemampuan pemerintah meredam kegaduhan politik yang berakar pada konflik kepentingan antarpenyelenggara negara menjadi basis kepercayaan publik untuk memperkuat keyakinan mereka.

Selain politik, pemerintahan Jokowi-Kalla juga dianggap berhasil dalam mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat anjlok secara drastis beberapa bulan yang lalu.

Kedua hal ini menjadi modal bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan simpati rakyat terhadap sejumlah program pembangunan.

Di usia pemerintahan yang sudah mulai menanjak ke tahun kedua, publik berharap ada gebrakan penting yang perlu dilakukan Jokowi-Kalla agar pemerintahannya bisa bekerja sesuai dengan kehendak rakyat.

Publik mengharapkan Presiden dan Wapres lebih tegas dan sigap dalam membuat keputusan, baik untuk menteri dan semua jajaran pemerintahan maupun untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain bersikap tegas, pemerintahan Jokowi-Kalla juga diharapkan terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro kepada rakyat kecil. (Sultani/LITBANG KOMPAS)