Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura Menolak "Penumpang Gelap" Masuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 27/12/2015, 14:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati saat akan merombak (reshuffle) kabinetnya. Perombakan kabinet harus dilandasi alasan jelas, bukan sekadar "konsolidasi" politik.

"Kapal sudah penuh, kalau nambah penumpang, awas oleng," kata Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani, di Jakarta, Minggu (28/12/2015).

Miryam mengungkapkan, dirinya mendengar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle.

Anggota Komisi V ini mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, dan koalisi partai pendukung pemerintah mengenai hal itu.

Miryam meminta partai koalisi pendukung pemerintah memberi masukan pada Jokowi agar reshuffle tidak dilakukan tergesa-gesa.

Ia khawatir Jokowi melakukan reshuffle karena desakan pihak tertentu untuk mengakomodir partai Koalisi Merah Putih masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

Miryam menolak jika Jokowi menarik anggota KMP menjadi "penumpang baru" di dalam kabinet.

Alasannya karena sikap politik partai KMP yang berseberangan saat pilpres, dan tidak terlibat mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla ke "Istana."

"Penumpang baru ini adalah penumpang gelap yang tidak punya tiket," ungkapnya.

Miryam menegaskan, alasan reshuffle hanya dapat diterima jika motivasinya untuk memperkuat kinerja pemerintah.

Ia menyarankan Jokowi tidak melakukan reshuffle hanya karena alasan politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Apabila reshuffle ini hanya karena desakan atau kepentingan kelompok tertentu, sebaiknya ditunda dulu," ujar Miryam.

Kabar mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet oleh Jokowi mulai terdengar.

Ada sejumlah nama menteri non parpol yang dirumorkan akan dicopot. Pencopotan itu lalu ditengarai untuk menarik figur baru yang berasal dari partai anggota KMP atau figur profesional yang diusung partai anggota KMP.

Adapun anggota KMP yang dihubungkan dengan reshuffle ini adalah PAN dan PKS karena pimpinannya sempat menemui Presiden Jokowi di Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com