Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Anggap Ketua Baru KPK Lebih Bisa Bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan

Kompas.com - 23/12/2015, 14:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengungkapkan, ada sedikit harapan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Agus Rahardjo.

Agus dinilai mampu menyinergikan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. 

Memang, kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu, tidak ada yang progresif dari pernyataan Agus dalam acara terima jabatan beberapa waktu lalu. Namun, setidaknya pernyataan itu menumbuhkan harapan publik. 

(Baca: Ketua Baru KPK Ingin Operasi Tangkap Tangan Diperluas)

"Dia bilang OTT (operasi tangkap tangan) masih jalan, tetapi kalau hasilnya tidak signifikan akan diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Sinergi itulah yang diperlukan," kata dia. 

TRIBUN NEWS / HERUDIN Calon pimpinan KPK, Agus Rahardjo, mengikuti tes wawancara di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/8/2015). Sebanyak 19 capim KPK mengikuti seleksi tahap akhir, yang selanjutnya dipilih delapan nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Trimedya menyarankan, pimpinan KPK, Polri, dan kejaksaan perlu sering bertemu untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga. 

Sebab, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan simultan antar-satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Pada tahun 2016 mendatang, diharapkan tak ada lagi lembaga penegak hukum yang merasa lebih berhak dalam menindak tindak pidana yang tergolong extraordinary crime itu.

Menurut Trimedya, selama ini, praktik pemberantasan korupsi cukup gencar dilakukan KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri. Namun, ironisnya, korupsi bukannya berkurang, meelainkan justru terus-menerus terjadi.

"Diharapkan pimpinan KPK yang baru bisa menemukan formula yang tepat dalam membagi tugasnya dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi sehingga bisa semakin mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Trimedya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com