Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Setnov Jadi Ketua Fraksi, Keputusan Aburizal Dinilai Bahayakan Golkar

Kompas.com - 19/12/2015, 20:00 WIB
Ramanda Jahansyahtono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Abu Rizal Bakrie (ARB) saat menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi partai Golkar dinilai sebagai keputusan politik yang sangat buruk. Hal ini ditenggarai bisa mengganggu kinerja partai Golkar di DPR.

"Penunjukan Setnov (Setya Novanto) sebagai ketua fraksi partai Golkar oleh ARB tidak memberikan sinyal yang kuat untuk adanya politik yang berprinsip," ujar Ketua Populi Center, Nico Harjanto Sabtu (19/12/2015).

Menurut Nico, Setya Novanto sudah melakukan pelanggaran etika yang tidak bisa dimaafkan. Maka, penunjukannya sebagai ketua fraksi partai Golkar akan memberi contoh buruk pada praktik perpolitikan di Indonesia.

"Ini memberikan kesan, bayangkan jika Setya saja yang sudah melakukan pelanggaran etika berat masih bisa dimaafkan dan diberikan posisi, nanti di bawah-bawah akan berfikir 'tidak apa-apa kalau melanggar etika'," ujar Nico.

Selain itu, Nico melihat selaku, ARB lebih mementingkan "kroni politiknya" daripada menyelamatkan partai Golkar secara menyeluruh. Karena, menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi malah akan membuat Golkar kelabakan di kemudian hari.

Menurut dia, Setya Novanto tidak akan bisa menjadi ketua fraksi yang optimal. Pasalnya, akan muncul gejolak dalam partai golkar yang semakin kuat dan akan menganggu kepemimpinannya.

Gejolak tersebut, kata Nico, akan muncul dari politisi di Golkar yang masih memiliki idealisme dan komitmen untuk berpolitik secara etis.

"Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin ketua fraksi yang pernah mengalami degradasi karir politik sekaligus dinyatakan pernah melakukan pelanggaran berat bahkan oleh koleganya sendiri," ujar Nico.

Selain itu, potensi masalah hukum yang bisa menjerat Setya Novanto akan membayang-bayangi partai Golkar. Dampaknyad di DPR kinerja Golkar tidak akan maksimal.

"Karena proses penyelidikan (pada Setya Novanto) kejaksaan agung berjalan terus. Hal ini menunjukan keputusan ARB adalah keputusan buruk dan mengancam partai Golkar," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com