Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RJ Lino Jadi Tersangka, Buwas Puas

Kompas.com - 19/12/2015, 07:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Komjen Budi Waseso mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menjadi tersangka perkara dugaan korupsi.

Buwas mengatakan, ditetapkannya Lino sebagai tersangka oleh KPK membuktikan bahwa unsur pidana di tubuh perusahaan itu benar ada seperti yang diduga saat dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

"Bagi saya pribadi, ada kebanggaan. Kepuasan bagi saya. Artinya, pekerjaan saya benar walau sekarang (Lino) ditersangkakan KPK, bukan yang saya tangani dulu. Tetapi, itu merupakan bagiannya," ujar Buwas pada acara diskusi Jurnalis Trunojoyo di Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/12/2015) malam.

Terlebih lagi, menurut Buwas, pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 yang menjerat Lino berawal dari pengusutan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Pengusutan itu, lanjutnya, dilakukan ketika dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

"Yang saya tangani dulu, sekarang memang akhirnya ke sana (KPK) semua," ujar Buwas.

Buwas menambahkan, sebenarnya ada beberapa kasus lagi terkait perusahaan itu. Ia berharap penegak hukum, baik KPK maupun Polri, untuk tidak lama-lama menetapkan tersangka perkara tersebut.

"Ada beberapa case di Pelindo II. Sebenarnya bisa, enggak perlu lama-lama. Yang penting ketulusan bekerja, data dan fakta sebagai alat bukti, sudah cukup," ujar Buwas.

KPK menetapkan Lino menjadi tersangka kasus dugaan pengadaan QCC tahun 2010.

Data awal kasus itu didapat dari serikat pekerja Jakarta International Container Terminal. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke KPK sejak 2012. Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan juga telah menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus pengadaan QCC tersebut sekitar puluhan miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com