Kapolri Akui Tidak Bisa Tindak Ojek "Online"

Kompas.com - 18/12/2015, 15:29 WIB
Ada tiga jenis layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek, yakni transportasi, kurir, dan belanja barang Oik Yusuf/ Kompas.comAda tiga jenis layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek, yakni transportasi, kurir, dan belanja barang
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyurati Polri sejak tiga bulan silam.

Kemenhub meminta Polri menertibkan dan menindak angkutan roda dua atau roda empat berbasis aplikasi, seperti Go-Jek, Grab Bike, Blue-Jek, Lady-Jek, dan Uber Taksi.

Saat dikirimi surat tersebut, Kapolri langsung menembuskannya ke Kepala Korps Lalu Lintas Polri untuk ditindaklanjuti.

Namun, setelah dianalisis dan dievaluasi, Polri hanya dapat menindak angkutan roda empat berbasis aplikasi.

"Yang ojek tidak bisa kami tindak setelah memperhitungkan dampak sosialnya karena itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jumat (18/12/2015).

Menurut Badrodin, saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan ojek. Bahkan, warga menilai, ojek berbasis aplikasi menjadi alat transportasi yang murah untuk rakyat.

"Bisa menjangkau gang-gang, bahkan kini kalau mau beli martabak saja bisa pakai ojek itu," tutur Badrodin.

Kemudahan-kemudahan yang dirasakan masyarakat seperti itulah, lanjut Badrodin, yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Polri untuk tidak menindak Go-Jek dan sejenisnya.

Polri tidak mau jika penindakan terhadap Go-Jek dan sejenisnya malah akan menimbulkan gelombang protes yang merugikan dari publik.

Adapun yang dapat dilakukan Polri saat ini, lanjut Badrodin, adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa kendaraan roda dua tidak didesain untuk mengangkut orang, apalagi sampai memungut biaya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X