Kompas.com - 16/12/2015, 21:51 WIB
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Setya Novanto, resmi mengajukan pengunduran dirinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (16/12/2015) malam.

Setelah Setya menyatakan mundur, bagaimana mekanisme yang ditempuh selanjutnya untuk memilih ketua DPR baru?

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mencakup aturan soal kondisi ketika salah seorang pimpinan DPR mengundurkan diri.

(Baca: BREAKING NEWS: Setya Novanto Mundur sebagai Ketua DPR)

Di dalam Pasal 87 ayat 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa, jika salah seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, maka anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas sampai ada pimpinan definitif.

Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa pengganti seorang pimpinan DPR harus berasal dari partai politik yang sama.

(Baca: Nurul Arifin: Setya Novanto Mundur supaya Tak Ada Kegaduhan Lagi)

Sementara itu, mekanisme penggantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Penggantian hanya dilakukan untuk pimpinan yang mengundurkan diri, tidak seluruhnya.

Berikut kutipan Pasal 46 yang mengatur soal mekanisme penggantian pimpinan itu:

(1) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPR secepatnya mengadakan penggantian.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Nasional
Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Serba-serbi Lawatan Jokowi ke Ukraina: Tinjau Lokasi Terdampak Perang hingga Bertemu Zelensky

Nasional
Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Mengingat Lagi Instruksi Jokowi soal Revisi KUHP: Perbaikan Pasal Bermasalah hingga Pelibatan Publik

Nasional
Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Pemindahan IKN dan Pemekaran Papua Jadi Tantangan Persiapan Pemilu 2024

Nasional
Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Jokowi, Presiden RI Kedua yang Melawat ke Negara Perang Membawa Misi Perdamaian

Nasional
[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny 'Gentleman' karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

[POPULER NASIONAL] PSI Sebut Sunny "Gentleman" karena Dukung Anies | 18 Perwira TNI AD Naik Pangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.