Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidik Kejagung Minta Ahli Teliti Keaslian Rekaman Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 16/12/2015, 17:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana, mengatakan, penelitian soal keaslian rekaman suara kasus Ketua DPR Setya Novanto dilakukan pada Rabu (16/12/2015).

Rekaman itu berisi suara percakapan Novanto yang ditemani pengusaha Muhammad Riza Chalid, dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Tim hari ini sudah diterjunkan ke Yogyakarta dan Bandung, ke UGM dan ITB dalam rangka meminta keterangan ahli soal rekaman," ujar Fadil di kantornya, Rabu siang.

Tim penyidik, lanjut Fadil, turut membawa tiga ponsel, yang masing-masing berisi rekaman suara yang akan diteliti untuk memastikan keasliannya.

Fadil enggan menyebutkan identitas pemilik ponsel-ponsel itu. Ia juga tidak dapat memastikan kapan penelitian itu rampung.

Penelitian tersebut, kata Fadil, sangat penting demi kelanjutan pengusutan perkara.

Bahkan, penelitian mengenai keaslian rekaman itu dapat menentukan pihak-pihak yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Tentunya kami jadi mengetahui siapa-siapa yang akan dipanggil berikutnya," ujar Fadil.

Penyidik Jampidsus tengah mengusut perkara dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Novanto dan Riza Chalid.

Perkara itu masih berstatus penyelidikan. Belum ada tersangka dalam perkara itu.

Dugaan pemufakatan jahat itu terjadi saat Novanto dan Chalid menggelar pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman pertemuan itu, Chalid dan Novanto disebut meminta saham kepada Freeport atas nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com