Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Anggota Lintas Fraksi Minta Novanto Mundur sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 15/12/2015, 11:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 30 anggota DPR lintas fraksi berkumpul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2015), untuk menyatakan sikapnya terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Mereka memberi dukungan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan memutus kasus Novanto pada Rabu (16/12/2015).

Dalam aksinya, mereka mengenakan pita warna hitam di lengan dengan tulisan #SAVEDPR. (Baca: Agung Laksono Minta Novanto Kesatria Mundur sebagai Ketua DPR)

"Kami memberikan dukungan kepada para anggota MKD untuk bersama-sama menyelamatkan wajah DPR RI dengan mengambil keputusan yang tepat dalam upaya menegakkan kode etik DPR," kata anggota Fraksi PDI-P Komarudin Watubun saat membacakan pernyataan sikap anggota lintas fraksi.

Hadir dalam kesempatan ini, antara lain TB Hasanuddin, Charles Honoris, Diah Pitaloka, Nico Siahaan (PDI-P); Teguh Juwarno, Primus Yustisio, Lucky Hakim (PAN); Taufiqulhadi, Syarif Abdullah Alkadrie, Kurtubi, Akbar Faizal (Nasdem); Inaz Nasrullah Zubir (Hanura); Dave Laksono (Golkar); Ruhut Sitompul (Demokrat); dan Wihadi (Gerindra).

Mereka sepakat bahwa kasus Novanto ini membuat citra DPR di mata publik semakin terpuruk. Di internal parlemen, kasus ini membuat situasi lingkungan kerja di DPR semakin tidak kondusif. (Baca: Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah)

Pada saat yang sama, fungsi MKD jauh dari harapan publik. MKD justru menjadi forum perdebatan dan pembelaan terhadap Novanto dengan mengabaikan substansi persoalan. (Baca: Sikap Kahar Muzakir Bela Novanto Saat Sidang MKD Dikritik)

"Kami meminta dengan hormat agar saudara Setya Novanto mengundurkan diri. Pengunduran diri ini demi kehormatan Bapak Setya Novanto sendiri dan demi kehormatan lembaga yang Bapak pimpin," kata Komarudin.

"Kesediaan Bapak untuk mengundurkan diri merupakan pengorbanan yang luhur untuk mengangkat kembali martabat dan derajat DPR yang kita cintai ini," tambah dia.

Rencananya, MKD akan membacakan putusan terhadap Novanto pada Rabu (16/12/2015). Putusan akan dibacakan tanpa meminta keterangan pengusaha minyak Riza Chalid. (Baca: Golkar Kubu Agung Laksono Nilai Setya Novanto Lakukan Pelanggaran Etika Berat)

Adapun Novanto merasa tidak bersalah dalam kasus yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com