Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tol Laut Itu yang seperti Ini...

Kompas.com - 11/12/2015, 19:47 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penyediaan daging sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta merupakan bagian dari program tol laut yang ia rencanakan.

Ia mengatakan, program tol laut akan menciptakan efisiensi dalam hal proses distribusi kebutuhan pokok yang bermuara pada kestabilan dan terjangkaunya harga.

"Ini yang sering kita bilang, tol laut-tol laut ya sebetulnya ini. Nanti akan semua harga akan menjadi seperti ini," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/12/2015).

Kehadiran Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau kedatangan 350 (sebelumnya disebut 500) ekor sapi dari NTT.

Khusus untuk pengangkutan sapi dari NTT ke Jakarta, Jokowi mengklaim ada efisiensi ongkos distribusi dari yang biasanya.

Ia menyebut ongkos distribusi sapi-sapi yang diangkut hanya Rp 320.000 per ekor. Biasanya, ongkos mencapai Rp 1,5 juta per ekor hingga Rp 1,8 juta per ekor.

Jokowi yakin efisiensi ongkos distribusi akan dapat menekan dan menstabilkan harga di pasaran.

Untuk harga daging sapi di Jakarta, ia memprediksi akan dapat berkisar hanya di angka Rp 72.000 hingga Rp 76.000 per kilogram.

"Tetapi, itu harga rata-rata. Yang namanya daging itu ada yang khas. Itu jatuhnya bisa antara Rp 85.000-Rp 90.000. Tetapi, yang rata-rata itu tadi harganya yang tadi saya bilang," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi belum dapat memastikan kapan harga daging sapi sesuai yang ia inginkan itu dapat terwujud.

Sebab, kata dia, akan tetap ada mekanisme pasar yang akan membuat harga daging tidak dapat langsung turun.

"Nanti mekanisme pasar nanti yang akan mempengaruhi. Jadi jangan bertanya itu. Ini mekanisme pasar, demand dan supply," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Saya kira kalau ada supply dengan harga itu kita harapkan juga harga menjadi normal," ucapnya.

Penyediaan sapi untuk warga Jakarta dengan memanfaatkan kerja sama dengan daerah lain adalah program yang digagas Jokowi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi pernah mencanangkan program kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah provinsi.

Provinsi-provinsi yang diajak bekerja sama adalah provinsi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jakarta, tak terkecuali daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com