Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terganggu Kasus Freeport, Luhut Minta Tunjukkan Kesalahannya

Kompas.com - 11/12/2015, 18:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan, Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan marah setelah namanya disebut-sebut dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pembicaraan yang terjadi pada 8 Juni 2015 itu diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu yang lama-lama membuat saya merasa tidak adil. Saya ingin orang yang berbicara mengenai ini datang ke saya. Tunjukkan ke saya salahnya di mana?" kata Luhut saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

"Tunjukkan sekali lagi, kesalahan saya di mana? Karena saya terganggu, dengan anak-anak saya yang masih tentara aktif, saya sendiri, dan istri saya," lanjut Luhut.

Ia menjelaskan, ketika rapat kabinet terbatas pada 16 Maret 2015 saat dirinya masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia telah merekomendasikan agar proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam.

Sebab, jika merujuk pada UU Minerba, perpanjangan kontrak Freeport baru dapat dilaksanakan dua tahun sebelum kontraknya berakhir pada 2021. (Baca: "Jangan Anggap Enteng, Pak Luhut")

Sikap tersebut, lanjut Luhut, kembali ditegaskan pada dua memo yang ia serahkan kepada Presiden pada 15 Mei 2015 dan 17 Juni 2015.

Setelah itu, pada 2 Oktober 2015, Presiden memanggil salah satu staf khusus pada Menko Polhukam bernama Lambock. (Baca: Ketika Luhut Mendekati Jusuf Kalla...)

Presiden meminta penjelasan kepada Lambock dan ditegaskan bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan 2019.

Pada 19 Oktober 2015, kata Luhut, Presiden menegaskan bahwa perpanjangan Freeport baru bisa diajukan pada 2019.

Selain itu, Presiden juga mengajukan lima syarat negosiasi, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

"Saya ingin berhadapan dengan orang yang berbicara seperti itu (menuduh dapat membantu perpanjangan kontrak). Agar kita bisa berbicara dengan baik. Jangan negeri ini dirusak oleh berita-berita tidak benar," kata dia.

"Saya merasa terganggu tentang itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya, ini sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya pertaruhkan untuk menghadapi itu," tambah Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com