Kompas.com - 11/12/2015, 17:17 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri), menerima duplikasi rekaman yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). Sudirman memberi keterangan sebagai pelapor yang mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dengan sangkaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri), menerima duplikasi rekaman yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). Sudirman memberi keterangan sebagai pelapor yang mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dengan sangkaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan audiensi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (11/12/2015). 

Mereka mengkritik kinerja MKD dalam mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. 

"Saya menyuarakan teman-teman mahasiswa seluruh Indoensia dan rakyat Indonesia. Kami menyayangkan bagaimana proses MKD terjadi dagelan politik tak jelas," kata salah satu perwakilan BEM UI Alfad. 

Menurut dia, sidang MKD layaknya dagelan karena pemeriksaan Setya Novanto sebagai terlapor dilakukan tertutup. 

Sementara pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi kunci dilakukan terbuka. 

"Apakah ini sudah ketahuan akhirnya apakah Setya Novanto hanya mendapat sanksi ringan? Kita ingin tahu political will MKD. Kami tidak melihat good political will bapak-bapak di sini," ucapnya. 

Dalih MKD

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang didampingi Ketua MKD Surahman Hidayat mengakui bahwa ada dinamika yang terjadi. 

Dia menjelaskan, awalnya bahkan ada sejumlah anggota MKD yang menginginkan kasus Setya Novanto ini dihentikan. 

MKD sampai harus voting untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Mereka yang minta kasus ini disetop yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir dan Ridwan Bae (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman Andi Agtas (Gerindra) dan Zainut Tauhid (PPP). 

"Saya dan Pak Surahman termasuk yang berdiri meminta agar kasus ini disidangkan," ucap Junimart. 

Selanjutnya, saat pemeriksaan Setya Novanto, perdebatan yang sama kembali terjadi apakah sidang dilakukan terbuka atau tertutup. Namun kali ini, anggota yang meminta tertutup lebih banyak. 

Anggota yang meminta sidang terbuka hanya Junimart (PDI-P), Syarifudin Sudding (Hanura), Akbar Faizal (Nasdem), Darizal Basir dan Gutur Sansono (Demokrat). 

"Kalau disebut dagelan, Surahman juga malu, saya juga malu," ucap Junimart.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.