Kompas.com - 11/12/2015, 17:17 WIB
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri), menerima duplikasi rekaman yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). Sudirman memberi keterangan sebagai pelapor yang mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dengan sangkaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri), menerima duplikasi rekaman yang diserahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015). Sudirman memberi keterangan sebagai pelapor yang mengadukan Ketua DPR Setya Novanto dengan sangkaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait permintaan saham Freeport. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melakukan audiensi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (11/12/2015). 

Mereka mengkritik kinerja MKD dalam mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. 

"Saya menyuarakan teman-teman mahasiswa seluruh Indoensia dan rakyat Indonesia. Kami menyayangkan bagaimana proses MKD terjadi dagelan politik tak jelas," kata salah satu perwakilan BEM UI Alfad. 

Menurut dia, sidang MKD layaknya dagelan karena pemeriksaan Setya Novanto sebagai terlapor dilakukan tertutup. 

Sementara pemeriksaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor dan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi kunci dilakukan terbuka. 

"Apakah ini sudah ketahuan akhirnya apakah Setya Novanto hanya mendapat sanksi ringan? Kita ingin tahu political will MKD. Kami tidak melihat good political will bapak-bapak di sini," ucapnya. 

Dalih MKD

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang didampingi Ketua MKD Surahman Hidayat mengakui bahwa ada dinamika yang terjadi. 

Dia menjelaskan, awalnya bahkan ada sejumlah anggota MKD yang menginginkan kasus Setya Novanto ini dihentikan. 

MKD sampai harus voting untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Mereka yang minta kasus ini disetop yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir dan Ridwan Bae (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dan Supratman Andi Agtas (Gerindra) dan Zainut Tauhid (PPP). 

"Saya dan Pak Surahman termasuk yang berdiri meminta agar kasus ini disidangkan," ucap Junimart. 

Selanjutnya, saat pemeriksaan Setya Novanto, perdebatan yang sama kembali terjadi apakah sidang dilakukan terbuka atau tertutup. Namun kali ini, anggota yang meminta tertutup lebih banyak. 

Anggota yang meminta sidang terbuka hanya Junimart (PDI-P), Syarifudin Sudding (Hanura), Akbar Faizal (Nasdem), Darizal Basir dan Gutur Sansono (Demokrat). 

"Kalau disebut dagelan, Surahman juga malu, saya juga malu," ucap Junimart.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.